Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India disebut-sebut sedang mempertimbangkan untuk membatasi impor dari Turki dan Malaysia, sebagai reaksi atas komentar pemimpin negara-negara tersebut terkait otonomi Kashmir.
Menurut sumber terkait, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tengah menjajaki kemungkinan langkah-langkah baik berupa tarif maupun non-tarif untuk membatasi impor barang-barang dari Turki dan Malaysia.
“Opsi-opsi tersebut mencakup uji kualitas yang ketat dan pajak perlindungan di samping tarif eksisting,” ungkap sumber yang identitasnya dirahasiakan karena keputusan final mengenai hal ini belum diambil, seperti dilansir dari Bloomberg (Selasa, 22/10/2019).
Meski perdagangan bilateral India dengan kedua negara itu hanya mencapai 2,9 persen dari totalnya pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret, pemerintah India diketahui mencatat surplus perdagangan dengan Turki dan mengalami defisit dengan Malaysia karena ketergantungannya pada minyak sawit impor.
Sejumlah impor utama dari Turki ke India adalah bahan bakar mineral dan minyak, reaktor nuklir, dan garam.
Mengutip informasi pejabat pemerintah India, Business Standard mengabarkan bahwa ada instruksi informal dari kementerian luar negeri India untuk memperlambat hubungan diplomatik dan bisnis dengan Turki dan Malaysia sebagai bagian dari tindakan pembalasannya.
Kontrak berjangka di Kuala Lumpur pun turun pada Selasa (22/10) setelah sebuah kelompok pengolah yang berpengaruh di India meminta anggotanya untuk tidak membeli minyak sawit dari Negeri Jiran.
Bulan lalu, India meningkatkan bea masuk atas impor minyak kelapa sawit olahan dari Malaysia sebesar 5 persen selama enam bulan sebagai langkah untuk menjaga industri dalam negeri. Menurut sumber yang sama, bea masuk ini dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Pemerintah India dikabarkan marah setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada bulan lalu menuduh India telah menyerbu dan menduduki Kashmir.
Pada Selasa, Mahathir mengatakan bahwa Malaysia tidak akan membawa isu kelapa sawit dengan India ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)) untuk saat ini.
Pada saat yang sama, Mahathir juga menegaskan tidak akan menarik komentarnya dengan mengklaim India telah "menyerbu dan menduduki" Kashmir.
Secara terpisah, Modi membatalkan rencana kunjungan ibu kota Turki, Ankara, tahun ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas komentar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai Kashmir di Majelis Umum PBB.
Erdogan sendiri telah mendesak India untuk mengadakan pembicaraan dengan Pakistan mengenai wilayah yang disengketakan itu, menyusul keputusan Modi pada Agustus tahun ini untuk mencabut otonomi di negara mayoritas Muslim tersebut.
