Biaya Logistik Masih Meroket, Ini Prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Indonesia tengah memasuki momentum yang mendesak untuk meningkatkan daya saing industri nasional tak terkecuali di industri rantai pasok dan logistik, seiring dengan implementasi industri 4.0.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  08:23 WIB
Biaya Logistik Masih Meroket, Ini Prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia meminta pembangunan ke depan berorientasi untuk mengurangi biaya logistik mengingat daya saing industri nasional yang masih tertinggal dari beberapa negara kawasan Asia Pasifik.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan Indonesia tengah memasuki momentum yang mendesak untuk meningkatkan daya saing industri nasional tak terkecuali di industri rantai pasok dan logistik, seiring dengan implementasi industri 4.0.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih tinggi yakni 23,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang.

"Indonesia tengah memasuki momentum yang mendesak untuk meningkatkan daya saing industri nasional tak terkecuali di industri rantai pasok dan logistik," paparnya kepada Bisnis.com, MInggu (20/10/2019).

Dia berharap biaya logistik bisa di bawah 20 persen dari PDB, melalui produktivitas dan pembangunan yang dilakukan dapat menghasilkan produk berdaya saing tinggi, serta mata rantai yang baik. Saat ini, biaya logistik Malaysia dan Thailand sudah di bawah 15 persen dari PDB negara itu. Oleh karena itu, regulator, swasta, dan industri harus kerja keras apalagi 2020 era industri 4.0 akan dimulai.

"Biaya logistik untuk 2018 sebesar 23,7 persen diperkirakan untuk tahun 2019 sampai akhir tahun 22,3 persen," terangnya.

Supply chain merupakan sistem yang saling bergantung dan melibatkan beberapa hal yaitu seluruh pemikiran berantai, tenaga kerja, minyak dan energi alternatif, transportasi, logistik, keuangan dan sistem pembiayaan.

Selian itu, proses bisnis, sistem transaksi, Teknologi Informasi, pembelian, manajemen rantai pasokan, kekuatan komersial, sistem hukum dan peraturan, manusia dan jejaring, investassi asset strategis dan yang terakhir adalah ekonomi Geo-politik.

Revolusi Industri 4.0 adalah industri generasi keempat yang telah dibuat peta jalan oleh pemerintah dalam rangka menuju Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia pada 2030.

Langkah yang akan ditempuh yaitu pemanfaatan teknologi berbasis digital yang menjadikan proses operasional kerja dan layanan pelanggan lebih murah, mudah dan berdaya saing, seperti ditunjukkan dengan berkembangnya bisnis berbasis online yang maju pesat sehingga mampu mengundang investor korporasi besar dunia untuk berinvestasi.

Milestone revolusi industri 4.0 meliputi kemunculan bagian baru dalam organisasi dan pengendalian siklus produk, meliputi semua fase dari ide dan kebutuhan pengembangan produksi, pengiriman produk ke pelanggan, daur ulang dan layanan jaringan, integrasi horisontal dengan value-added networks.

Sebagai model bisnis di era internet dapat digambarkan dari bookstore ke e-book, dari yellow pages ke marketplace, dari record store ke streaming, dari taxi ke ride-sharing.

Saat ini, terdapat 4 negara yang menempati top commerce yakni Meksiko, dengan pertumbuhan  59 persen per tahun, pengeluaran untuk online shopping US$16,22 miliar, Colombia dengan pertumbuhan  45 persen per tahun, pengeluaran untuk shopping US$5,2 miliar dan Filipina dengan pertumbuhan  51 persen per tahun, pengeluaran untuk shopping US$1,6 miliar. "Kemudian Indonesia dengan pertumbuhan  78 persen per tahun, pengeluaran untuk shopping US$7,62 miliar."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, biaya logistik

Editor : Hendra Wibawa
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top