Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Indonesian National Shipowners' Association memberikan catatan khusus kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres M Ma'ruf Amin.
Asosiasi para pemilik kapal itu meminta Jokowi untuk meneruskan kebijakan yang sudah berdampak positif dan memperbaiki birokrasi yang masih menghalangi aktivitas usaha.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menuturkan, proses pelantikan yang sudah selesai tentunya membuat pelaku usaha akan tidak lagi ragu-ragu atau khawatir jika akan melakukan aksi bisnis, seperti investasi.
"Kami berharap, pemerintah tetap konsisten dalam melanjutkan kebijakan di sebelumnya, khususnya yang telah nyata terbukti memberikan dampak positif bagi industri angkutan laut nasional, karena yang dibutuhkan pelaku usaha itu kepastian usaha dengan dukungan kebijakan pemerintah," terangnya kepada Bisnis.com, Minggu (20/10/2019).
Di sisi lain, INSA menilai terdapat beberapa kebijakan yang masih memerlukan penajaman atau perbaikan segera, seperti segera dibentuknya badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard.
"Nah, untuk itu, kami menyambut positif rencana omnibus law oleh Presiden Jokowi. Kami ini menilai pembentukan sea and coast guard dapat dilakukan tanpa merevisi UU yang ada," terangnya.
Baca Juga
Dia mengharapkan peran sektor transportasi laut tetap menjadi fokus pemerintah. Alasannya, angkutan laut nasional sebagai jembatan antarpulau di Nusantara belum mendapat dukungan optimal dalam sektor pembiayaan.
"Harusnya skema pembiayaan di sektor angkutan laut dapat dimasukkan dalam skema pembiayaan infrastruktur, sehingga kita mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbunga rendah, tenor panjang, dan persyaratan pengajuan kredit yang sederhana," paparnya.
