Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menargetkan Papua akan bebas subsidi pada 2024 seiring dengan peningkatan sistem kelistrikan dan rasio elektrifikasi wilayah tersebut.
Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofik mengatakan energi baru terbarukan (EBT) akan menjadi solusi dalam peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Papua. Selain itu, semakin banyaknya pembangkit yang beroperasi akan menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) sehingga tarif listrik semakin murah.
Setidaknya, ada tiga EBT yang akan dikembangkan, yakni pembangkit listrik tenaga pikohidro, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hingga saat ini, potensi EBT yang baru dapat dihitung adalah tenaga air yang besarannya mencapai 11.000 MW.
Selain itu, PLN juga akan membagikan tabung listrik (talis) ke sejumlah desa. Total pembagian talis dan pemasangan EBT tersebut akan dilakukan di 1.724 desa yang belum teraliri listrik.
Rencana melistriki Papua tersebut dilakukan dengan meluncurkan program 1.000 Renewable Energy for Papua.
"Program 1.000 Renewable Energy menjadi solusi untuk meningkatkan pasokan listrik murah dan andal, serta percepatan rasio elektrifikasi sehingga Papua bebas subsidi 2024i," katanya, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, saat ini sebagian besar pembangkit di Papua menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya rata-rata Rp3.000 untuk menghasilkan 1 kWh listrik.
Ahmad menilai dengan memanfaatkan pembangkit EBT yang menyesuaikan dengan potensi daerah setempat, BPP pembangkitan di Papua akan mampu ditekan sehingga listrik semakin murah. Hal tersebut dinilai mampu menurunkan subsidi listrik di provinsi tersebut.
"Dengan menggunakan energi lokal, BPP bisa jauh lebih murah. Diharapkan tarif masih ada selisih positif antara harga produksi sehingga PLN bisa dapat surplus," katanya.
