Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Marimutu Maniwanen mengaku pengusaha tidak keberatan apabila pemerintah berencana menetapkan bea masuk 0% untuk produk bahan baku tekstil dan produk tekstil (TPT) asal India.
Namun demikian, dia meminta agar pemerintah menetapkan kebijakan itu hanya untuk produk-produk yang tidak bisa diproduksi di Indonesia.
“Kita impor dari India yang sangat besar adalah kapas. Sekarang impor dari negara tersbeut bea masuknya 5%. Tidak masalah kalau dikenakan 0%. Namun, India juga punya industri yang kuat di benang dan juga ekspor ke kita. Maka dari itu, untuk benang ini harus benar-benar dipilah mana yang tidak bisa kita produksi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, Pemerintah Indonesia juga harus mampu menerapkan asas resiprokal dalam kebijakan penurunan bea masuk tersebut. Dia meminta pemerintah mendesak India untuk membuka akses pasar untuk produk garmen dari Indonesia.
Pasalnya, industri garmen India saat ini masih belum mampu melakukan produksi secara maksimal. Menurutnya, mayoritas kebutuhan atas produk garmen di India dipasok dari Bangladesh.
Sekadar catatan, India menuntut agar Indonesia menerapkan kebijakan tarif yang sama dengan China terkait dengan bea masuk produk hulu TPT dalam kerangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).
Baca Juga
“Mereka ingin level of playing field yang sama dengan China di sektor TPT. Saya pikir tidak masalah karena mereka sudah menuruti mau kita dengan menyamakan perlakuan dalam hal bea masuk untuk CPO dan produk turunan kita dengan Malaysia,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di sela-sela pergelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2019 di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10/2019).
Enggar menyebutkan selama ini sejumlah produk bahan baku dan produk hulu TPT asal India rata-rata dikenakan bea masuk 5%. Sementara itu, produk serupa dari China dikenai bea masuk 0% lantaran adanya ACFTA.
Dia mengaku telah mengkomunikasikan rencana penurunan bea masuk tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia juga siap melaporkan rencana tersebut kepada Asean, lantaran Indonesia saat ini tergabung dalam pakta kerja sama Asean-India Free Trade Area (AIFTA).
