Bisnis.com, JAKARTA -- Kompleksitas impor tekstil dan produk tekstil (TPT) perlu dilihat secara komprehensif. Pasalnya, jika hanya fokus pada satu sisi, sisi lainnya tak tersentuh dan hal ini tidak akan menyelesaikan persoalan TPT saat ini.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi saat ditemui Jumat (11/10/2019) di kantornya mengatakan bahwa jika melihat kecenderungan publik saat ini, sebagian besar masih condong melihat sisi hulu industri TPT.
Sisi hulu TPT memang cukup penting, apalagi saat ini diskusi mengenai impor di komoditas hulu TPT masih cukup intens. Namun demikian, menurut Heru, persoalan mengenai impor tersebut tak serta merta harus dilakukan melalui pusat logistik berikat (PLB).
Impor TPT bisa dilakukan dari berbagai macam saluran, mulai dari importasi umum, kawasan berikat dan sejenisnya, serta pusat logistik berikat (PLB). Data otoritas kepabeanan menunjukkan, total impor TPT via PLB hanya 4,1% dari keseluruhan total impor dari semua saluran impor.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah impor TPT Januari - September melalui PLB memang naik cukup signifkan. Pada 2016 misalnya, porsinya baru 0,1% dari keseluruhan impor TPT, pada 2017 menjadi sebesar 1,3%, pada 2018 sebesar 2,9%, Januari - September 2019 sebanyak 4,1%.
Kendati ada kenaikan impor TPT melalui PLB, bukan berarti kenaikan itu lantas bisa menekan industri TPT dalam negeri. Apalagi porsi via PLB relatif sedikit bila dibandingkan dengan importasi secara umum.
"Jadi memang sangat kecil sekali," ungkap Heru, Jumat (11/10/2019).
Pada sisi lainnya, Heru mengungkap beberapa persoalan lainnya yang juga bisa mempengaruhi industri tekstil secara nasional. Salah satunya adalah impor pakaian jadi atau impor hilir. Selain tanpa kuota, praktik importasi pakaian jadi juga kerap menimbulkan persoalan.
Persoalan importasi di sektor hilir jika tak segera diatasi bisa menjadi bom waktu. Sebab, di saat industri hulu TPT domestik sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah, di satu sisi impor pakaian jadi terus berlangsung dengan harga yang lebih murah.
Oleh karena itu beberapa kali aparat kepabeanan melakukan penindakan terhadap pelanggaran importasi TPT termasuk pakaian jadi.
Menariknya, dari data penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai, salah satu penindakan TPT yang sering dilakukan oleh otoritas kepabeanan adalah penindakan impor barang kiriman. Impor baramg kiriman biasanya dilakukan oleh para pelaku e-commerce.
Bahkan jika merujuk data penindakan bea cukai, jumlah penindakan impor barang kiriman tersebut naik cukup signfikan dari 27 penindakan pada 2018 menjadi 190 atau naik lebih dari 700% hanya dalam periode Januari - September 2019.
Dilihat dari sisi pertumbuhan, lonjakan penindakan impor TPT barang kiriman ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan penindakan secara umum yang justru terkontraksi lebih dari 25%.
Heru mengatakan pelanggaran dalam impor pakaian atau hilir jadi juga akan menjadi fokus pengetatan oleh aparatnya. Mekanismenya sama dengan yang sektor hulu, pemeriksaan dokumen, fisik, termasuk melakukan patroli di luat dan darat.
"Ini untuk memastikan bahwa [pelanggaran] di sektor hilir ini tidak mempengaruhi industri TPT nasional," jelasnya.
