Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyepakati 15 perjanjian pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri pada September 2019.
Dengan demikian, nilai perjanjian pinjamanan yang ditandatangi oleh pemerintah pada Januari hingga September 2019 mencapai US$3,27 miliar atau Rp46,14 triliun untuk pinjaman luar negeri dan Rp8,14 triliun untuk pinjaman dalam negeri. Adapun total pinjaman yang ditandangani mencapai Rp54,28 triliun.
Perjanjian pinjaman yang ditandatangi oleh pemerintah antara lain 11 perjanjian realisasi pinjaman dalam negeri, dua perjanjian pinjaman multilateral, dan dua perjanjian pinjaman kreditor swasta asing/lembaga penjamin kredit ekspor (KSA/LPKE).
Perjanjian realisasi pinjaman dalam negeri yang ditandatangani berupa empat perjanjian dengan Bank Mandiri untuk pengadaan alutsista untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp653,99 miliar dan tujuh perjanjian dengan Bank mandiri untuk pengadaan almatsus untuk Polri sebesar Rp224,71 miliar.
Kesebelas perjanjian tersebut sama-sama disepakati pada 17 September 2019.
Selanjut, pinjaman multilateral yang ditandatangani berupa perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk kegiatan Emergency Assistance for Rehabilitation Loan I Public Work senilai US$188 juta.
Pemerintah bersama ADB juga menyepakati perjanjian pinjaman sebesar US$109.75 juta untuk kegiatan Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Loan II Transportation Infrastructure.
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua perjanjian pinjaman tersebut disepakati pada 30 September 2019.
Perjanjian pinjaman antara pemerinta dengan KSA/LPKE yang disepakati antara lain dengan Bank Mandiri cabang Cayman Island sebesar US$1,02 miliar untuk pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan serta antara pemerintah dengan Bank Mandiri cabang Hong Kong untuk pengadaan almatsus bagi Polri sebesar US$13,57 juta.
Kedua perjanjian pinjaman tersebut masing-masing ditandatangani pada 18 September dan 26 September 2019.
