Kementerian ESDM Gandeng GIZ GmbH Melistriki 973 Desa di Indonesia

Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak termasuk donor dari luar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di desa.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  19:21 WIB
Kementerian ESDM Gandeng GIZ GmbH Melistriki 973 Desa di Indonesia
Proyek Listrik Desa - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian ESDM bekerja sama dengan the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH telah melistriki 973 desa di Indonesia dengan memanfaatkan potensi air dan matahari sebagai energi pembangkit yang dikelola masyarakat. 

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris mengatakan, pemerintah memang membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak termasuk donor dari luar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi desa.

Selain itu, diharapkan donor tersebut mampu mendorong masyarakat untuk mengelola potensi energi yang dimiliki. 

"Kalau yang wilayah penyediaan energi belum ada tentu inisiatif masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan dikelola mereka dengan bantuan capacity building tentu lebih bagus," katanya kepada Bisnis.com, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, pengembangan energi memang butuh kesadaran masyarakat, misalnya dalam mengelola pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) memerlukan partipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar sumber daya air tetap dapat dimanfaatkan. "PLTS Atap juga sebagai salah satu partispasi masyarakat dalam penyediaan energi," katanya. 

Project Manager GIZ EnDev Indonesia Catoer Wibowo menyatakan pihaknya memulai kegiatan di Indonesia pada 2009 lewat mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berkapasitas total 150 KW yang tersebar pada sejumlah desa di Sumatra Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. 

GIZ melalui proyek Energising Development (EnDev) membantu masyarakat setempat dalam melakukan feasibility study dan kegiatan teknis di lapangan, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sementara itu, pendanaan didatangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nantinya, proses pembangunan pembangkit akan melibatkan langsung masyarakat. Sepuluh tahun berselang, sudah ada 357 PLTMH yang tersebar di sejumlah lokasi. 

Selain PLTMH, EnDev juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang saat ini jumlahnya telah mencapai 616 titik. Apabila ditotal, jumlah pembangkit yang telah dibangun dari 2009 hingga 2019 telah mencapai 973 unit dengan kapasitas total 29 MW.

Menurutnya, PLTMH merupakan pembangkit yang mudah dibangun di Indonesia karena masyarakat telah lebih memahami teknologi tersebut. Apalagi potensi air mudah didapat. Lantaran hal tersebut, sejak awal mendorong rasio elektrifikasi desa, PLTMH sebagai pembangkit yang pertama dikembangkan. 

Dalam perkembangannya, EnDev kemudian juga mendorong pembangunan PLTS karena membutuhkan waktu yang lebih singkat. Setidaknya membangun PLTS butuh waktu 1 tahun sedangkan PLTMH lebih dari itu karena menyesuaikan dengan lokasi medan. 

"PLTMH logis karena teknologinya ada di Indonesia, tidak perlu impor segala macam teknologi bisa dibuat di Indonesia, sedangkan PLTS juga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) semakin meningkat," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
listrik, elektrifikasi

Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top