2023, Potensi Ekonomi Kemaritiman Global Capai US$3 Triliun

Andre Rodriguez de Aquino dari Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan dua kali lipat dari US$1,5 triliun itu bisa dioptimalisasi jika setiap negara maritim bisa mengadopsi konsep sustainable ocean economy, atau ekonomi kemaritiman berkelanjutan.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 08 Oktober 2019  |  17:18 WIB
2023, Potensi Ekonomi Kemaritiman Global Capai US$3 Triliun
Wisatawan asing bersiap menyelam di pantai Kecinan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, NTB, Rabu (2/1/2019). - ANTARA/Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memprakirakan pada 2030 ekonomi global sektor kemaritiman bisa meraup potensi US$3 triliun dengan konsep blue economy didorong oleh sektor pangan laut dan pariwisata.

Andre Rodriguez de Aquino dari Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan dua kali lipat dari US$1,5 triliun itu bisa dioptimalisasi jika setiap negara maritim bisa mengadopsi konsep sustainable ocean economy, atau ekonomi kemaritiman berkelanjutan.

Andre menilai ekonomi kemaritiman berkelanjutan hanya bisa terwujud jika ada investasi dan reformasi kebijakan. Dia memerinci, untuk investasi diarahkan pada infrastruktur, penambahan kapasitas SDM, dan manajemen sumber daya alam (SDA). Dari segi kebijakan pemerintah, diperlukan aturan yang menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi. Terakhir, adalah segi koordinasi lintas instansi pemerintah maupun non-pemerintah.

“Dengan demikian diperlukan fondasi yang kuat untuk aset-aset kemaritiman,” ujar Andre di Fairmont Hotel, Selasa (8/10/2019).

Dia menyatakan, ada empat skema yang memungkinkan bagi Indonesia dalam mendorong ekonomi kemaritiman berkelanjutan. Pertama, adalah skema pembiayaan public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kedua, skema pengumpulan dana melalui blue financing platform. Ketiga, skema blue bonds. Keempat, dengan mengandalkan pendanan dari Bank Dunia.

Andre memerinci, skema blue financing platforms yang sudah pernah diaplikasikan di Brasil untuk pembiayaan hutan, memiliki beberapa jenis. Misalnya saja; international dan national grants, private obligations alias obligasi swasta, payment for ecosystem services atau tarif untuk jasa ekosistem, dan instrumen inovatif lainnya.

Andre menilai keterlibatan swasta dalam pembiayaan SDG sangat penting sebagai bentuk optimalisasi pembiayaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup.

“Dengan mekanisme kerja sama bersama swasta dampak yang diberikan juga bisa lebih signifikan,” ujar Andre.

Dia menerangkan, mekanisme kerja sama dengan swasta melalui KPBU atau PPP ini sudah pernah dilakukan salah satunya di Mozambik, Afrika bagian Selatan untuk program pengawasan area maritim. Jenis pembiayaan lain yakni blue bonds, juga sudah pernah diaplikasikan salah satunya di Seychelles, untuk pengembangan pariwisata maritim.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sdm kemaritiman

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top