Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan rencana pengembangan (plan of development/POD) proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) berpotensi molor akibat kemungkinan perubahan konsorsium perusahaan.
Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan belum mengetahui masa depan Chevron dalam pengembangan Proyek IDD. Hanya saja, akan ada perubahan konsorsium dan menunggu masuknya mitra baru.
“Masih menunggu. Saya enggak tahu Chevron keluar atau tidak, tapi konsorsium berubah. Dia [Chevron] tidak bilang keluar, tapi yang jelas lagi cari [mitra] lah agar bisa dikembangkan,” tuturnya, Senin (7/10/2019).
Padahal, dalam proyek IDD, Chevron bertindak sebagai operator dan pemegang saham mayoritas sebesar 63%. Chevron menggarap proyek migas laut dalam ini bersama mitra perusahaan patungan lainnya, yakni Eni, Tip Top, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), serta para mitra di Muara Bakau.
Proyek ini nantinya menggabungkan empat lapangan, yakni Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, dan Gandang. Lapangan Gehem, Gendalo, dan Gandang masuk di Blok Ganal.
Adapun, Lapangan Bangka telah berproduksi sejak Agustus 2016 dan menghasilkan delapan kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang dikapalkan dari Terminal LNG Bontang.
Mengacu pada paparan SKK Migas, Proyek IDD Gendalo-Gehem ditargetkan mulai produksi (on stream) pada kuartal I/2024. Proyek ini kini masuk tahap penyusunan dokumen lelang desain rinci (FEED) serta contract awarding pada tahun ini dan pengajuan persetujuan pengeluaran (AFE) untuk survei.
Dengan adanya potensi perubahan konsorsium itu, lanjut Fatar, maka penyusunan dan persetujuan POD Proyek IDD kembali tertunda. SKK Migas menunggu laporan konsorsium baru terlebih dahulu sebelum melakukan pembahasan POD.
“Mungkin kalau dia deal pada Januari baru dia laporkan ke kami. Nah, mitra atau apa pokoknya ini proposal [bahan POD] terakhir kami,” tambahnya.
Dia menambahkan tidak ada tenggat waktu tertentu untuk menentukan mitra baru dalam pengembangan Proyek IDD. Fatar mengaku tidak bisa memaksakan pengembangan proyek tanpa melihat tingkat keekonomian yang dipertimbangkan KKKS.
.jpg?w=300&h=221)
