Diskusi Tarif dan Efisiensi Maskapai, Menhub: Harus ada Titik Keseimbangan

Kementerian Perhubungan menilai diskusi antar para pemangku kepentingan pada industri penerbangan perlu dilakukan untuk memberikan masukan bagi regulator guna menjembatani kepentingan maskapai dan masyarakat.
Puput Ady Sukarno/Rio Sandy Pradana Puput Ady Sukarno/Rio Sandy Pradana | 25 September 2019 12:36 WIB
Diskusi Tarif dan Efisiensi Maskapai, Menhub: Harus ada Titik Keseimbangan
Menhub Budi Karya Sumadi saat membuka diskusi panel yang diselenggarakan Bisnis Indonesia bertajuk Polemics and Prospects of the Aviation Industry: Airfares, Competition, and Efficiency pada Rabu 25 September 2019. - Bisnis/Rio Sandy Pradana

Bisnis.com, JAKARTA  - Kementerian Perhubungan menilai diskusi antar para pemangku kepentingan pada industri penerbangan perlu dilakukan untuk memberikan masukan bagi regulator guna menjembatani kepentingan maskapai dan masyarakat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut membuka diskusi panel yang diselenggarakan Bisnis  bertajuk Polemics and Prospects of the Aviation Industry: Airfares, Competition, and Efficiency.

Pihaknya mengapresiasi pemberitaan Bisnis yang selalu berupaya mencari solusi tanpa membesar-besarkan suatu masalah yang membuat polemik publik. Terlebih, pemberitaan negatif di industri penerbangan akan langsung viral dan menjadi pembicaraan masyarakat.

"Pentingnya acara ini kami lihat ada sharing yang harus dilakukan atas masalah ini. Industri penerbangan harus sustain tetapi di sisi lain harus memperhatikan daya keterjangkauan masyarakat dalam bentuk titik keseimbangan," kata Budi, Rabu (25/9/2019).

Sementara itu, Direktur Produksi dan Pemberitaan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo menilai setiap permasalahan dalam berbagai industri termasuk penerbangan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat.

"Kehadiran Kementerian Perhubungan dalam diskusi tersebut guna memberikan perspektif yang komprehensif agar industri penerbangan bisa kompetitif dan memberikan benefit maksimal bagi masyarakat," kata Arif.

Dalam diskusi kali ini, Bisnis menghadirkan sejumlah panelis antara lain Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah, Prinsipal Consultant in Aviation Ian Ventures Sdn Bhd Jaafar Zamhari, Kepala Peneliti INACA Wismono Nitidihardjo, dan Head of the Digital Economics and Behavioral Economics Study Group LPEM UI Chaikal Nuryakin.

"Semoga kesimpulan dari diskusi ini bisa dimanfaatkan oleh regulator. Ini juga sebagai salah satu kontribusi kami sebagai media massa untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Reportase: Rio Sandy Pradana

12:36 WIB

80 Rute Tekor

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa dari sebanyak 400 rute penerbangan dalam negeri yang selalu dirilis pemerintah setahun dua kali, diketahui bahwa 80 rute di antaranya masih tekor atau merugi.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah mengatakan bahwa dari 400 rute dalam negeri yang dirilis pemerintah setiap setahun dua kali tersebut, 190 rute diantaranya diterbangi operator secara soliter artinya operator terbang sendiri di sana.

"Nah dari 400 rute yang kami keluarkan itu sekitar 80 rute merugi. Artinya load factor tidak sampai 40%," ujarnya di sela acara diskusi, Rabu (25/9/2019).

Dia menambahkan bahwa sejumlah rute tersebut termasuk penerbangan perintis tidak dalam subsidi, akan tetapi harus tetap diterbangi. Pasalnya pemerintah harus mengakomodir seluruh masyarakat, termasuk di wilayah Timur.

"Ini masih menjadi PR kita juga, yakni semangat negara untuk masih bisa mengakomodasi seluruh rakyat di seluruh Indonesia, tapi maskapai penerbangannya juga tidak merugi," ujarnya.

Dia mencontohkan salah satu penerbangan perintis yang sebenarnya masih merugi namun keberadaanya sangat penting adalah rute Manado- Miangas.

"Penerbangan Miangas, saat buka pertama kali ada 7 kali seminggu. Sekarang sekali seminggu. Penumpangnya juga isinya ASN dan tentara," ujarnya.

Menurutnya salah satu faktor penyebab tingginya biaya operasional yang ditanggung maskapai adalah masih belum imbangnya harga avtur yang Ada di Indonesia bagian Barat dan Timur.

"Nah avtur ini nggak rata harganya, karena di Timur lebih mahal. Lantaran kilang minyak yang sedikit dan harus pakai tangker segala dan lain lain," ujarnya.

Sementara, lanjut dia, saat ini banyak maskapai yang bermain di wilayah Indonesia bagian Timur. "Padahal banyak airline kita bermain di Timur," ujarnya.

Reportase: Puput Ady Sukarno

11:52 WIB

Rute 3 T

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan berupaya menjaga keseimbangan layanan antara rute padat dengan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) dengan memberikan insentif.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai moda transportasi udara memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Masyarakat setempat yang ingin bepergian antar pulau tidak mungkin hanya andalkan moda transportasi laut.

"Mereka [masyarakat] tidak memiliki kemampuan untuk membayar harga seperti di rute padat. Upaya untuk menjangkau rute tersebut perlu subsidi dari pemerintah," kata Budi, Rabu (25/9/2019).

Dia menambahkan Presiden telah memberikan amanat kepada Kemenhub untuk membuka konektivitas di wilayah 3T tersebut, bukan hanya kota besar atau destinasi wisata. Adapun, biaya penerbangan pada rute tersebut biasanya lebih tinggi.

Menurutnya hal tersebut tidak mudah. Namun, Kementerian telah mencurahkan sebanyak 35% anggaran belanja untuk membangun dan mengembangkan prasarana transportasi di wilayah Timur Indonesia.

Kendati demikian, maskapai yang beroperasi di wilayah tersebut juga harus mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 1/2009 tentang Penerbangan.

"Persaingan ketat ini tidak boleh tinggalkan 3S karena penerbangan sangat highly regulated. Pihak maskapai sangat perhatian dengan itu," ujarnya.

Reportase: Rio Sandy Pradana

11:44 WIB

Liberalisasi Bertahap

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka menghadapi ASEAN Open Sky, yang merupakan kebijakan untuk membuka wilayah udara antar sesama anggota ASEAN, menerapkan liberalisasi bertahap. 

"Kebijakan luar negeri kita untuk ASEAN Open Sky, masih menerapkan liberalisasi bertahap," tutur Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah, di sela-sela diskusi.

Menurutnya pemerintah Indonesia belum bisa menerapkan liberalisasi secara penuh lantaran tidak imbangnya jumlah bandara yang ada di masing-masing negara di ASEAN.

"Kita bandara internasional ada 32. Kita baru buka lima. Mohon maaf, Brunei dan Singapura ga balance, mereka hanya punya satu, Malaysia paling maksimal sekitar 20. Kalau sama-sama imbang, Kita akan benar benar liberal buka semua," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi apakah bandara internasional itu perlu dibuka semuanya.

"Kami saat ini masih melakukan evaluasi apakah bandara internasional yang ada itu perlu dibuka semuanya," ujarnya.

Reportase: Puput Ady Sukarno 

Tag : tiket pesawat
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top