Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PKS memberikan 30 catatan atas RUU APBN 2020 yang telah dibahas dan disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dalam Laporan Banggar DPR RI tentang Hasil Pembicaraan Tingkat I atas RUU APBN 2020 yang dibacakan oleh Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir, Fraksi PKS memberikan 30 catatan tetapi tidak menyampaikannya secara keseluruhan.
Namun, catatan-catatan yang diberikan oleh Fraksi PKS antara lain mengenai asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok di angka Rp14.400 per dolar AS perlu dipertimbangkan kredibilitasnya agar memberi target positif pada dunia usaha.
Selain itu, target kemiskinan dan target pengurangan pengangguran perlu ditetapkan lebih rendah lagi dan harus diikuti oleh upaya serius dari pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut.
Untuk diketahui, tingkat pengangguran dan kemiskinan untuk 2020 ditargetkan turun mencapai 4,8%-5% untuk pengangguran dan 8,5%-9% untuk kemiskinan.
"Fraksi PKS menilai bahwa kinerja pengurangan angka kemiskinan di era Pemerintahan Jokowi masih jauh dari memuaskan, oleh sebab itu pemerintah harus berkomitmen penuh untuk merealisasikan target pengurangan tingkat kemiskinan tersebut," ujar Muzakir, Selasa (24/9/2019).
Adapun catatan lain yang diberikan antara lain perlunya pembenahan layanan jaminan kesehatan yang saat ini masih kurang memadai akibatnya kurangnya infrastruktur layanan serta SDM.
Fraksi Gerindra juga memberikan 6 catatan kepada pemerintah meski telah menyetujui pembahasan anggaran 2020 untuk dilanjutkan di rapat paripurna.
Catatan yang diberikan antara lain pemerintah perlu sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air. "Orientasi itu tidak boleh terpisah dari tujuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional," ujar Muzakir.
Pemerintah juga diminta untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan agar penerimaan negara bisa lebih optimal.
Selanjutnya, pemerintah diminta fokus untuk menanggulangi ketergantungan atas impor serta perlu pula mencari solusi alternatif dalam pembiayaan utang.
Harapannya, kebijakan alternatif tersebut bisa melepaskan pemerintah dari siklus berutang untuk membayar utang.
Hampir senada dengan Fraksi PKS, Fraksi Gerindra juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan agar kebijakan fiskal bisa mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain kedua fraksi tersebut, 8 fraksi lain menyetujui pembahasan RUU APBN 2020 secara lebih lanjut melalui rapat paripurna tanpa catatan yang berarti.
