Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef Enny Sri Hartati mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan review terhadap sejumlah kebijakan terkait belanja negara. Hal ini dilakukan untuk mendorong efektivitas pengelolaan anggaran yang setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Enny menjelaskan, persoalan utama dalam penganggaran sebenarnya terdapat dalam proses perencanaan. Perencanaan perlu dipertimbangkan secara matang, supaya target-target yang ingin dicapai bisa terealisasi.
Dia kemudian mencontohkan, soal bantuan sosial misalnya, bantuan sosial merupakan jenis belanja yang sebenarnya bisa segera direalisasikan.
“Kalau sampai terjadi masalah, ini yang seharusnya menjadi catatan pemerintah. Karena bansos kan memang tinggal menetapkan target lalu dilakukan pencairan, beda dengan belanja-belanja lainnya,” ungkap Enny, Selasa (17/9/2019).
Selain persoalan itu, Enny juga mengatakan bahwa proses penganggaran belanja di sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi masalah juga disebabkan oleh dampak administrasi dan birokrasi.
Dalam beberapa kasus, keterlambatan atau hambatan dalam pencairan belanja juga bisa disebabkan masalah yang terjadi mulai dari pembuatan dokumen perencanaannya.
“Banyak hambatan terjadi karena persyaratan administrasi dan birokrasinya yang kompleks. Sehingga di beberapa tempat untuk bisa mencairkan itupun harus membuat laporan yang sangat birokratis. Hasilnya tentu menghambat atau dari awal tidak jelas programnya,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Enny pun menyarankan kepada pemerintah untuk membuat suatu terobosan yang bisa mendorong optimalisasi anggaran mulai membenahi dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Tanpa kebijakan yang serius, temuan-temuan BPK yang terdapat dalam IHPS I/2019 akan terulang lagi pada tahun-tahun selanjutnya.
“Kalau enggak dilakukan, ya ini akan menjadi temuan terus,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
