Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Belanja Negara Tak Optimal, Kemenkeu Didorong Lakukan Review

Enny menjelaskan, persoalan utama dalam penganggaran sebenarnya terdapat dalam proses perencanaan. Perencanaan perlu dipertimbangkan secara matang, supaya target-target yang ingin dicapai bisa terealisasi.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 September 2019  |  11:46 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin (20/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin (20/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef Enny Sri Hartati mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan review terhadap sejumlah kebijakan terkait belanja negara. Hal ini dilakukan untuk mendorong efektivitas pengelolaan anggaran yang setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Enny menjelaskan, persoalan utama dalam penganggaran sebenarnya terdapat dalam proses perencanaan. Perencanaan perlu dipertimbangkan secara matang, supaya target-target yang ingin dicapai bisa terealisasi.

Dia kemudian mencontohkan, soal bantuan sosial misalnya, bantuan sosial merupakan jenis belanja yang sebenarnya bisa segera direalisasikan.

“Kalau sampai terjadi masalah, ini yang seharusnya menjadi catatan pemerintah. Karena bansos kan memang tinggal menetapkan target lalu dilakukan pencairan, beda dengan belanja-belanja lainnya,” ungkap Enny, Selasa (17/9/2019).

Selain persoalan itu, Enny juga mengatakan bahwa proses penganggaran belanja di sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi masalah juga disebabkan oleh dampak administrasi dan birokrasi.

Dalam beberapa kasus, keterlambatan atau hambatan dalam pencairan belanja juga bisa disebabkan masalah yang terjadi mulai dari pembuatan dokumen perencanaannya.

“Banyak hambatan terjadi karena persyaratan administrasi dan birokrasinya yang kompleks. Sehingga di beberapa tempat untuk bisa mencairkan itupun harus membuat laporan yang sangat birokratis. Hasilnya tentu menghambat atau dari awal tidak jelas programnya,” jelasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Enny pun menyarankan kepada pemerintah untuk membuat suatu terobosan yang bisa mendorong optimalisasi anggaran mulai membenahi dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Tanpa kebijakan yang serius, temuan-temuan BPK yang terdapat dalam IHPS I/2019 akan terulang lagi pada tahun-tahun selanjutnya.

“Kalau enggak dilakukan, ya ini akan menjadi temuan terus,” tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

belanja negara
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top