Bisnis.com, JAKARTA - Usulan pemberlakuan safeguard terhadap tekstil dan produk tekstil (TPT) impor akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi pada Senin (9/9/2019) sore di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Heru mengatakan, Kemenkeu akan menerima usulan safeguard dari para pelaku industri. Nantinya model-model safeguard yang akan diberlakukan akan dikaji terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Setelah pengkajian selesai, akan dibawa ke Dirjen Bea Cukai untuk diberlakukan," katanya tanpa memberi waktu pasti terkait pemberlakuan safeguard tersebut.
Sementara itu, Kasubdit Humas Bea Cukai Deni Surjantoro menuturkan kajian terhadap kebijakan safeguard juga akan akan dilakukan pada tingkat antarkementerian dan antarlembaga. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut ialah tren importasi komoditas secara umum, utamanya yang berasal dari China.
"Kami juga akan memantau pergerakan impor barang tekstil dan produk tekstil dari seluruh dunia, termasuk produk dari China yang membanjiri pasar domestik," tambahnya.
Usulan pembuatan safeguard ini sebelumnya telah diusulkan sejumlah asosiasi, di antaranya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Usulan tersebut dilayangkan lantaran kondisi industri TPT dari hulu ke hilir tengah mengalami kontraksi yang mengkhawatirkan di mana telah terjadi PHK puluhan ribu tenaga kerja.
