Bisnis.com, JAKARTA—Baru-baru ini masyarakat Sumatra Utara dihebohkan dengan wacana wisata halal yang rencananya diterapkan di destinasi wisata Danau Toba.
Rencana mendadak yang diungkapkan oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi tampaknya menjadi bumerang, karena masyarakat sangat reaktif menanggapi hal ini.
Walau sang Gubernur telah mengklarifikasi pernyataannya, tetap saja sebagian kalangan tidak menerima wacana wisata halal di Danau Toba.
Hal ini dinilai terjadi karena pemerintah daerah lalai untuk mengomunikasikan tentan konsep wisata halal dengan cara dan waktu yang tepat. Apalagi tampaknya masih banyak masih banyak pihak yang salah memaknai tentang pariwisata halal.
Pengamat pariwisata Sapta Nirwandar mengatakan bahwa sebetulnya wisata halal sudah menjadi tren global. Tren ini terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di dunia. Setidaknya 170 juta wisawatan muslim berkelana di berbagai destinasi wisata di dunia.
“Indonesia sebenarnya masih menggaet sedikit wisatawan mancanegara muslim yakni 3,6 juta orang, dibandingkan dengan Thailand yang berhasil menggaet 6 juta orang, Malaysia 5 juta, dan Singapura 4 juta orang,” ujarnya.
Kekalahan pariwisata Indonesia untuk menarik para wisman muslim terjadi karena kurangnya fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim. “Masak kita sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar tidak menangkap peluang itu? Sementara negara-negara lain berhasil melakukannya?” katanya lagi.
Dia menegaskan bahwa wisata halal bukan berarti mengubah suatu kawasan sesuai syariat Islam, melainkan destinasi tersebut memiliki fasilitas atau pelayanan yang ramah bagi wisatawan muslim.
“Halal tourism itu adalah extended services buat pelancong yang memerlukannya, jadi tendensinya bukan merujuk pada wisata yang eksklusif,” ujarnya.
Pelayanan dan fasilitas yang dimaksud misalnya kemudahan untuk menemukan makanan halal, tempat salat yang memadai, hotel yang ramah, dan juga tempat rekreasi yang sesuai dengan kebutuhan pelancong. “Itu semua pilihan tentang pelayanan wisata dan terjadi secara inklusif.”
Pemahaman tepat semacam ini yang seharusnya diluruskan oleh pemerintah terkait pariwisata halal, sehingga kejadian-kejadian penolakan tanpa dasar yang kuat tidak perlu terjadi. Salah kaprah dalam pemahaman masyarakat tentang wisata halal dapat memicu sensitivitas yang lebih tinggi.
