Potensi Disorientasi Pemindahan Ibu Kota

Tanpa kesiapan daya dukung dan daya tampung investasi, niscaya pemindahan ibu kota justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Pasalnya, berbagai perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara hanya akan memfasilitasi percepatan eksploitasi sumber daya.
Enny Sri Hartarti, Direktur Eksekutif Indef
Enny Sri Hartarti, Direktur Eksekutif Indef - Bisnis.com 29 Agustus 2019  |  11:24 WIB
Potensi Disorientasi Pemindahan Ibu Kota
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu (6/7/2019). - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibu kota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut. Wacana kebutuhan pemindahan ibu kota memang memiliki rasionalitas yang memadai.

Selain menjadi ibu kota, Jakarta memang telah menjadi sentral seluruh kegiatan, mulai politik, pemerintahan, budaya, apalagi ekonomi.

Kesempurnaan fasilitas yang dimiliki Jakarta, menjadi daya tarik luar biasa. Dampaknya adalah kompleksitas beban, mulai dari persoalan kemacetan, banjir dan persoalan sosial akibat derasnya urbanisasi. Berbagai persoalan ini harus segera dicarikan solusinya.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, bisa jadi dapat mengurangi salah satu beban Jakarta. Namun, urgensi pemindahan ibu kota tentu tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta. Pasalnya, jika yang harus diselesaikan hanya persoalan Jakarta, tentu solusi yang lebih efisien tidak mesti pindah di luar Pulau Jawa. Mungkin cukup hanya bergeser ke wilayah sekitar Jakarta, seperti era Presiden Soeharto menyiapkan Jonggol sebagai alternatif ibu kota baru.

Seperti disampaikan Presiden Jokowi, tujuan pemindahan ibu kota tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta atau beban Pulau Jawa tetapi untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia sentris. Artinya, pemerataan pembangunan tanpa kesenjangan yang kian melebar antarpulau dalam bingkai NKRI dan menggeser dominasi kue pembangunan di Pulau Jawa yang mencapai 58%, sementara Sumatra 22%, Sulawesi-Papua 9%, Kalimantan 8% serta Bali dan Nusa Tenggara 3%.

Perpindahan ibu kota mungkin mendorong pergeseran pergerakan kegiatan ekonomi ke Kalimantan Timur. Pada prinsipnya terdapat adagium ilmu ekonomi di mana supply create demand. Status sebagai ibu kota baru memang lebih dari cukup sebagai instrumen daya tarik ekonomi (growth pool).

Namun, hal itu harus dicukupi dengan daya dukung wilayah Kalimantan Timur agar mampu menampung dan merealisasikan minat dan potensi investasi. Utamanya daya dukung terhadap investasi sehingga mampu melakukan penghiliran industri.

Hanya melalui pengolahan berbagai potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, nilai tambah dan peningkatan produktivitas dinikmati masyarakat Kalimantan Timur, serta meluas ke provinsi sekitarnya, bahkan Indonesia bagian timur.

KUALITAS SDM

Ketersediaan infrastruktur energi, sistem logistik, dan kawasan industri yang efisien menjadi syarat mutlak. Termasuk juga kesiapan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat. Pasalnya, kesenjangan hanya bisa terkikis jika terjadi peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Masalahnya, tanpa dukungan energi yang efisien, penghiliran berbagai potensi komoditas tambang dan berbagai hasil hutan, hal itu hanya ilusi. Infrastruktur logistik diperlukan sebagai mediasi konektivitas kegiatan ekonomi (kawasan industri) agar terintegrasi dengan jalur rantai pasok. Efisiensi konektivitas dan rantai pasok inilah yang dengan sendirinya akan memancing dan menjadi daya tarik investasi.

Tanpa kesiapan daya dukung dan daya tampung investasi, niscaya pemindahan ibu kota justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Pasalnya, berbagai perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara hanya akan memfasilitasi percepatan eksploitasi sumber daya.

Investasi besar masuk tetapi hanya di sektor ekstraktif, dan memanfaatkan peningkatan kapasitas pelabuhan. Ditambah lagi dengan kemudahan proses perizinan, karena lokasi investasi semakin dekat dengan ibu kota.

Tanpa peningkatan kualitas SDM di sekitar ibu kota baru, manfaat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur justru lebih banyak dinikmati pendatang.

Pemerintah telah menargetkan perpindahan ibu kota sudah terealisasi pada 2024. Bappenas menaksir pembiayaan pemindahan ibu kota hanya mencapai Rp485 triliun. Dari kalkulasi waktu dan kebutuhan dana tersebut, artinya Bappenas hanya menerjemahkan perpindahan ibu kota sekadar memindahkan kantor pemerintahan.

Pembiayaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya pemerintah sendiri, mulai kebutuhan ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran dan proses pembangunan perkantoran baru. Tidak ada perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang komprehensif untuk mendukung kesiapan Kalimantan Timur dalam menggeser kegiatan ekonomi.

Jika salah prioritas dalam perencanaan pembangunan, hal ini justru akan berpotensi menyebabkan disorientasi. Seperti halnya pembangunan Bandara Kertajati yang masih sepi penumpang. Mestinya sebagai tahap awal, hal paling utama adalah justru membangun konektivitas daerah sekitar agar terhubung dengan Kertajati.

Ilustrasi yang sama akan terjadi pada pembangunan ibu kota baru. Bahkan, risiko negatifnya justru lebih besar. Pertama, penerima manfaat dari pembangunan tak optimal memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kedua, memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi. Pasalnya, konsentrasi kegiatan ekonomi tetap di Jawa, sedangkan proses perizinan berpindah ke Kalimantan.

Ketiga, berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan. Percepatan kebutuhan pembangunan infrastruktur tentu akan memicu kebutuhan impor sebagaimana terjadi pada 2017—2019.

Enny Sri Hartarti

Direktur Eksekutif Indef

Tulisan ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi Kamis, 29 Agustus 2019

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top