Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Manokwari Papua Barat meningkatkan kewaspadaan di wilayah kerjanya menyusul kerusahan yang terjadi di kota itu pada Senin (19/8/2019).
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Ahmad menyatakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Manokwari Markus Rumendong harus menyiapkan para apartur sipil negara (ASN) meningkatkan kewaspadaan setelah kerusuhan yang melanda Manokwari, Papua Barat.
Hingga Senin (19/8/2019) sore, situasi di Pelabuhan Manokwari masih aman terkendali meskipun aktivitas logistik di pelabuhan itu berhenti sementara karena tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan tidak beroperasi.
"Satu kapal Spil [Salam Pacific Indonesia Lines] sempat melaksanakan bongkar muat, tetapi segera dihentikan begitu kerusuhan terjadi. Namun, kapal itu akhirnya kembali berlabuh walau masih sekitar 70 kontainer belum dibongkar," ujarnya melalui siaran pers, Senin (19/8/2019).
Berdasarkan laporan dari KSOP Manokwari, Ahmad menuturkan dua kapal lainnya juga memilih untuk berlabuh sehingga di dermaga tidak ada aktivitas bongkar muat hingga Senin.
Sementara itu, Markus mengatakan situasi di pelabuhan masih kondusif. KSOP Kelas II Manokwari bekerja sama dengan Kepolisian untuk pengamanan pelabuhan guna menjaga obyek vital pelabuhan dari kerusuhan. Para petugas di Pelabuhan Manokwari terus bersiaga dan meningkatkan kewaspadaan untuk memastikan keamanan di pelabuhan.
"Pelabuhan dalam kondisi aman dan aktivitas kepelabuhanan akan dilakukan kembali setelah TKBM kembali beroperasi," kata Markus.
Aksi demonstrasi dilaporkan pecah di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, Senin (19/8/2019) pagi waktu setempat. Beruntung, aksi demontrasi yang berlanjut ke pembakaran kantor DPRD tidak merembet ke tempat lain termasuk pelabuhan.
