Beli Perusahaan Minyak, Bukan Solusi untuk Atasi Masalah Defisit Transaksi Berjalan

Head of Department of Economics Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, rencana pemerintah untuk menekan current account deficit (CAD) melalui penugasan BUMN untuk membeli perusahaan minyak di luar negeri tidak akan efektif.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  10:51 WIB
Beli Perusahaan Minyak, Bukan Solusi untuk Atasi Masalah Defisit Transaksi Berjalan
Ilustrasi kilang lepas pantai. - Bloomberg/Tim Rue

Bisnis.com, JAKARTA - Head of Department of Economics Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, rencana pemerintah untuk menekan current account deficit (CAD) melalui penugasan BUMN untuk membeli perusahaan minyak di luar negeri tidak akan efektif.

"Sebenarnya enggak akan efektif karena kita tetap impor, kalaupun kita punya penyulingan di luar negeri itu tetep impor juga," ujar Rizal, Senin (19/8/2019).

Adapun yang menjadi permasalahan dari besarnya CAD justru adalah tingginya impor minyak yang disebabkan oleh tingginya konsumsi minyak di Indonesia.

Apabila hendak menekan CAD dan neraca dagang migas yang juga defisit, pemerintah seharusnya mencabut subsidi.

Kenaikan harga minyak pada level global yang tidak diikuti dengan kenaikan harga BBM di level domestik justru merupakan pendorong dari defisit tersebut.

"Menekan konsumsi hanya bisa kalau harganya naik. Menurut perhitungan saya tahun 2018, kenaikan harga BBM 30% bisa mengurangi US$800 juta-US$900 juta untuk CAD karena konsumsi turun," ujar Rizal.

Pemerintah pun dipandang tidak perlu memusingkan CAD sepanjang neraca pembayaran masih dalam keadaan baik.

Menurut Rizal, meski CAD pada kuartal II/2019 telah menyentuh 3% dari PDB yakni sebesar US$8,4 miliar, neraca pembayaran indonesia (NPI) masih dalam batas aman meski defisit US$2 miliar.

Rizal mencontohkan Australia yang current account-nya terus defisit dan tingkatnya pun mencapai 6%-7% dari PDB dari negara tersebut.

Namun, Australia menambal CAD tersebut dengan foreign direct investment (FDI) sehingga CAD tersebut tertutupi.

"Kalau perusahaan asing profit 1 juta dolar itu dicatat sebagai CAD. Kalau itu di-reinvest lagi maka akan positif di financial account, artinya kan ini saling meniadakan. Jadi CAD itu tidak menjadi masalah sebenarnya," katanya.

Justru, tingginya CAD sendiri bisa menandakan bahwa langkah pemerintah yang hendak menggenjot investasi justru berhasil.

Seperti diketahui, pemerintah dalam RAPBN 2020 berencana untuk menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun kepada PT Pertamina (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), SMV baru, atau BLU baru yang bakal mengemban tugas untuk membeli perusahaan minyak di luar negeri.

Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2020, hal ini bakal mampu menekan CAD yang saat ini telah melebar pada angka 3% dari PDB.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
defisit transaksi berjalan

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top