Target pemerintah meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik di Jabodetabek mencapai 60 persen pada 2029 terancam gagal. Pasalnya, mayoritas masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada beralih ke transportasi publik.
Target sebesar 60 persen itu sendiri ditetapkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang tertuang dalam Perpres No.55/2018. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) diberi mandat untuk memastikan agar angka tersebut tercapai.
Target itu juga yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan di Jabodetabek yang disebabkan membeludaknya jumlah kendaraan pribadi. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti kemacetan dan polusi benar-benar tak pernah bisa terurai secara pasti dan presisi.
Meskipun demikian, realisasinya hingga saat ini dirasa semakin jauh dari target yang ditetapkan. Hasil kajian Modal Split Jabodetabek yang dilakukan Jabodetabek Urban Transportation Policy Indonesia (JUTPI) II menunjukkan bahwa sejak 2002 sampai dengan 2018 tren ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi justru terus meningkat.
Sebaliknya, jumlah pengguna transportasi publik justru terus menunjukkan penurunan. Hal ini dirasa sungguh sangat ironis di tengah upaya masif pemerintah dan berbagai pihak mendorong penggunaan transportasi massal.
Pada 2002, share pengguna transportasi publik mencapai 57,7 persen. Pada 2010 porsinya mengalami penurunan menjadi 24 persen. Pada 2018, porsinya terus menurun menjadi hanya 8,8 persen.
Padahal, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengembangan transportasi publik dengan menghadirkan MRT, dan LRT. ‘Godaan’ proyek transportasi massal ini rupanya belum benar-benar bisa menjamin publik beralih ke angkutan publik.
Turunnya tren pengguna transportasi publik ditengarai karena faktor rendahnya pertumbuhan investasi infrastruktur transportasi perkotaan dibandingkan dengan pertumbuhan pergerakannya yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, adanya kemudahan skema pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor juga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi tersebut. Akibatnya, pertumbuhan sepeda motor terus meroket.
Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Edi Nursalam mengatakan target penggunaan transportasi umum sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) terbagi dalam empat tahapan, yakni pada 2016 sebesar 24 persen, pada 2019 sebesar 40 persen, pada 2024 mencapai 50 persen dan pada 2029 sebesar 60 persen.
Meskipun demikian, hasil penelitian terbaru dari JUTPI 2, saat ini menunjukkan bahwa penggunaan transportasi umum di Jabodetabek justru hanya sebesar 8,8 persen.
Atas hal tersebut, meskipun pihaknya masih berkomitmen untuk mewujudkan target itu, pada sisi lain juga pesimistis akan tercapai dengan baik.
Apalagi jika melihat kondisi lapangan saat ini, bahwa masih banyak masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan belum mau beralih menggunakan transportasi umum.
Menurut Edi, sejumlah sarana transportasi sudah terbilang bervariasi, bahkan dilengkapi fasilitas yang membuat nyaman penumpang seperti KRL yang semuanya ber-AC, demikian juga Transjakarta.
Yang tidak ada trayek Transjakarata, pemerintah menyediakan JA Connection, MRT juga sudah disediakan, kereta bandara ikut dihadirkan, LRT juga dibuatkan. Namun, katanya, tetap saja masyarakat masih tidak mau memakai transportasi umum.
“Jadi semua ini juga tergantung pada kesadaran masyarakat juga,” ujarnya di sela-sela Forum Group Discussion yang diselenggarakan Dewan Transportasi Kota Jakarta, Senin (12/8/2019).
