Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyatakan akan memantau langsung penerapan kebijakan pencampuran minya sawit ke ke bahan bakar minyak (BBM) atau kebijakan biodiesel.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019) dalam rapat terbatas membahas evaluasi mandatori pelaksanaan penggunaan biodiesel yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja.
"Saya enggak tahu apakah saya gunakan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] atau bisa juga saya gunakan PwC (PricewaterhouseCoopers) atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," ujarnya, Senin (12/8/2019).
Jokowi menyatakan pemerintah harus sadar bahwa kondisi industri minyak sawit (crude palm oil/CPO) tertekan oleh permintaan dunia.
Dengan demikian, komitmen dan keinginan pemerintah harus sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi masalah tersebut.
Jokowi menyatakan B20 akan menciptakan permintaan domestik terhadap CPO. Besarnya permintaan itu akan menimbulkan efek berganda terhadap petani, pekebun dan pekerja di industri kelapa sawit.
“Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 ini sudah pindah ke B30. Dan selanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” kata mantan pengusaha mebel ini.
Jokowi menyatakan tekanan terhadap kelapa sawit perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga Indonesia memiliki posisi tawar yang baik terhadap Uni Eropa atau negara-negara lain yang mencoba untuk membuat posisi tawar Indonesia lemah.
