Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah.
Pada 2019, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 triliun.
“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR [masyarakat berpenghasilan rendah]. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers, Senin (5/8/2019).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS salah satunya dilaksanakan di Provinsi Maluku.
Pada 2019, sebanyak 2.050 rumah MBR yang tersebar di enam kabupaten/kota di Maluku akan mendapat mendapat BSPS.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Ditjen Penyediaan Perumahan Pither Pakabu menambahkan bahwa setiap rumah yang dibedah di Maluku akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,50 juta dan pembangunan baru senilai Rp35 juta.
“Dana BSPS ini disalurkan Kementerian PUPR kepada masyarakat melalui bank penyalur dana bedah rumah. Dana tersebut diterima oleh penerima bantuan BSPS dipergunakan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian untuk upah kerja tukang,” kata Pither.
