Tol Laut dan Kapal Perintis Butuh Sinergi Pusat-Daerah

Keberhasilan program tol laut dan kapal perintis memerlukan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  14:14 WIB
Tol Laut dan Kapal Perintis Butuh Sinergi Pusat-Daerah
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan LautWisnu Handoko (kanan) saat memaparkan evaluasi pelaksanaan program tol laut dan kapal perintis di Ambon, Selasa (30/7/2019). - Bisnis/Rio Sandy Pradana

Bisnis.com, AMBON - Keberhasilan program tol laut dan kapal perintis memerlukan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tol laut dan kapal perintis di wilayah Maluku untuk mengadakan rapat kerja.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Buyung Lalana mengatakan Ambon merupakan salah satu titik pelaksanaan tol laut dan kapal perintis di Indonesia.

"Jangan sampai ada anggapan itu hanya urusan pusat, peran pemda justru sangat penting," kata Buyung, Selasa (30/7/2019).

Menurutnya, pemda setempat juga harus aktif memantau kebutuhan daerahnya. Apabila ada kebutuhan untuk pengangkutan penumpang atau barang harus segera dibuat permohonan agar bisa dilayani kapal perintis.

Program tersebut sangat diperlukan bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga membutuhkan konektivitas. Hal tersebut juga bisa menekan adanya disparitas harga antar daerah.

Sementata itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko menjelaskan kedua program tersebut memiliki empat unsur, yakni pelabuhan, kapal, logistik, dan koordinasi antar lembaga. Terlebih, pemerintah diklaim sudah bekerja maksimal dalam program ini.

"Jumlah trayek pada program tol laut tahun ini sebanyak 18 sudah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan pada 2016 yang hanya enam. Jumlah kapal juga bertambah dari enam unit menjadi 19 unit" kata Wisnu.

Pihaknya mengakui memiliki keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan program tersebut. Jumlah pegawai yang bertugas untuk mengawasi tidak lebih dari 20 orang.

Sementara, imbuhnya, banyak hal yang harus diperhatikan meliputi verifikasi kondisi kapal, realisasi jumlah penumpang dan barang yang diangkut, hingga penghitungan subsidi yang ditagihkan operator per bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yermias menuturkan evaluasi program tol laut dan kapal perintis adalah untuk mencapai kesamaan harga barang di wilayah Timur dan Barat. Terlebih, kedua program tersebut masih banyak masalah.

"[Rapat kerja] ini merupakan yang kedua kali dilaksanakan karena masih dirasakan banyak masalah. Saya juga masih banyak menerima keluhan dari masyarakat," kata Anos.

Pihaknya berharap rapat kerja tersebut mampu menjadi sarana pihak operator maupun masyarakat pengguna untuk menyampaikan uneg-uneg masalah dan mendapatkan solusi dari pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kemenhub, Tol Laut

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top