Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah daerah berperan penting dalam pemanfaatan kapal perintis dan kapal Tol Laut yang singgah untuk mengangkut muatan hasil komoditas daerahnya secara optimal.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan bahwa pemda harus memberikan dukungan bagi muatan balik Tol Laut.
“Tantangan kita adalah bagaimana mengolaborasikan teman-teman pemda, bagaimana pengawasan pengoperasiannya dan termasuk muatan baliknya itu di-support oleh pemda. Karena pemerintah pusat dalam ini menyiapkan kebijakan globalnya, tetapi implementasinya daerah harus benar-benar berinisiatif,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (15/7/2019) malam.
Sebagai gambaran, lanjut dia, Kemenhub sudah menyediakan 6 unit kapal ternak. Namun, Wisnu menegaskan daerah yang memasok ternak untuk diangkut ke Jawa sejauh ini baru Nusa Tenggara Timur. Padahal, sapi bisa diternakkan di Papua dan Ambon.
"Ini tinggal bagaimana kreativitas dari pemerintah daerah yang sudah disinggahi kapal, dapat menghasilkan sapi. Belum lagi kalau kita punya kopra, punya cengkeh. Bagaimana cengkeh itu berkumpul di suatu pelabuhan, dapat diangkut [kapal tol laut], sehingga muatan baliknya ada dari waktu-waktu," katanya.
Untuk pengiriman barang via kapal Tol Laut, Wisnu mengatakan volume kargo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Namun, hal itu tetap tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat yang makin lama makin banyak. Volume muatan kapal Tol Laut pada 2018 naik sekitar 30 persen.
“Jadi, kemampuan pemerintah untuk memastikan logistiknya berjalan harus semakin lama semakin bagus. Itu tantangannya,” katanya.
Wisnu berharap konsolidasi kargo dapat menggunakan teknologi pada masa mendatang untuk mengakomodasi tren peningkatan muatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
