Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

9 Tuduhan Ini Jadi Alasan UE Ancam Kenakan Tarif Impor Biodiesel Indonesia

Kementerian Perdagangan mengungkapkan ancaman pengenaan bea masuk imbalan sementara (BMIS) dan bea masuk antisubsidi (BMAS) atas produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa (UE) didasari oleh sembilan tuduhan.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  18:59 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa ancaman pengenaan bea masuk imbalan sementara (BMIS) dan bea masuk antisubsidi (BMAS) atas produk biodiesel yang diekspor ke Uni Eropa (UE) didasari oleh sembilan tuduhan.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati mengatakan jumlah tudingan itu sebenarnya telah berkurang satu poin sejak petisi penyelidikan praktik subsidi biodiesel RI dibuat pada 19 Oktober 2018.

Kesembilan poin tuduhan itu:

1. Subsidi produksi biodiesel yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS),

2. Pembatasan ekspor produk mentah,

3. Insentif pajak untuk perusahaan,

4. Pembiayaan ekspor oleh bank ekspor-impor milik negara (Exim Bank),

5. Insentif untuk kawasan industri,

6. Insentif untuk industri pionir, 

7. Insentif untuk impor produk bahan baku penolong dan barang modal pembuatan biodiesel,

8. Insentif pengurangan pajak pertambahan nilai untuk industri biodiesel, dan

9. Subsidi pemerintah kepada produsen CPO untuk biodiesel. 

“Dari kesembilan tudingan itu, hampir semuanya kita bisa buktikan bahwa tudingan itu tidak benar. Terutama untuk poin terakhir mengenai subsidi khusus pemerintah bagi produsen CPO untuk bahan baku biodiesel. Sebab pemerintah malah butuh pendapatan dari CPO, bukan malah mensubsidi,” jelas Pradnyawati di kantor Kemendag, Jumat (26/7/2019).

Dia menambahkan, guna memberikan bantahan atas tudingan subsidi biodiesel oleh UE tersebut, pemerintah dan pelaku usaha biodiesel RI harus mengumpulkan bukti-bukti dan data yang sangat lengkap. 

Pasalnya, apabila terdapat satu data atau bukti yang tidak dilengkapi oleh Indonesia, maka akan membuka peluang UE menerapkan ketentuan best information available (BIA) yang diperbolehkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Apabila skema BIA diterapkan maka, UE berhak mengambil data dan bukti sebagai acuan pemberlakuan sanksi dari perusahaan pemohon BMAS.

Sebagaimana diberitakan Bisnis.com sebelumnya,  biodiesel asal Indonesia bakal diganjar bea masuk antisubsidi  sebesar 8%—18% oleh Uni Eropa (UE). Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Adapun, bea masuk tersebut akan diberlakukan untuk biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, dan Permata Group sebesar 18%. Sementara itu, impor biodiesel dari perusahaan lain asal Indonesia dikenai tarif impor sebesar 18%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Biodiesel
Editor : Wike Dita Herlinda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top