Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hasanuddin Abu Samah mengingatkan kepada pemerintah bahwa diperlukan hingga 60.000 hektare lahan taman untuk mencapai target swasembada bawang putih.
"Jika pemerintah dalam hal ini Kementan ingin mewujudkan swasembada bawang putih dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah harus benar-benar serius mengawal program tersebut," kata Hasanuddin dalam rilisnya yang diterima di Jakarta pada Selasa (16/7/2019).
Dia mengingatkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 hanya ada 19.500 ton bawang putih yang dihasilkan dari lahan seluas 2.146 hektare.
Bahkan, lanjutnya, jumlahnya berkurang dari 2016 yang saat itu Indonesia masih bisa memproduksi 21.150 ton bawang putih di lahan seluas 2.407 hektare.
Politisi PPP itu mengemukakan bahwa selama ini impor bawang putih tak terhindarkan, karena produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi lima persen kebutuhan nasional dan sisanya sebanyak 95 persen dipenuhi dengan impor.
Sebelumnya, Kementan menegaskan kebijakan wajib tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak 5 persen dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan dan disempurnakan.
Kebijakan tersebut diyakini bukanlah penyebab atau pemicu kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.
"Sampai dengan 2021, pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam," kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Moh. Ismail Wahab.
Tahun ini saja, katanya, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN.
Wajib tanam importir digadang menjadi pendukungnya. Meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan di antaranya seperti dilansir data BPS tentang kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.
"Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN," ujarnya.
