Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM subsidi diprediksi bisa naik setelah pelantikan presiden pada Oktober 2019. Mitos pelantikan presiden bisa berujung kenaikan harga BBM subsidi pun mengemuka.
Saat ini, jenis BBM yang disubsidi hanya Solar yang harganya berada di level Rp5.150 per liter, sedangkan Premium yang sudah tidak disubsidi sejak 2014 senilai Rp6.450 per liter.
Jika melihat sejarah, Joko Widodo menjadi presiden pascareformasi yang paling cepat menaikkan harga BBM subsidi. Jokowi langsung menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014 atau sebulan setelah dilantik sebagai presiden.
Sebelumnya, Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid membutuhkan waktu hingga 1 tahun untuk menaikkan harga BBM subsidi. Bahkan, Gusdur, sapaan akrab Abdurrahman Wahid, sempat menurunkan harga Premium terlebih dulu, sebelum akhirnya menaikkan harga bahan bakar subsidi tersebut.
Lalu, Megawati Soekarnoputri membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk menaikkan harga BBM subsidi, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden kedua tercepat yang menaikkan harga BBM subsidi, yakni 4 bulan setelah dilantik.
Urgensi Kenaikan Harga BBM Subsidi
Baca Juga
Salah satu urgensi kenaikan harga BBM subsidi terkait dengan neraca perdagangan Indonesia. Sepanjang lima bulan pertama 2019, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit senilai US$2,14 miliar. Defisit neraca perdagangan itu dipicu oleh impor minyak dan gas (migas) yang tinggi.
Defisit neraca migas itu bisa jadi imbas dari kebangkitan harga minyak yang sempat melonjak hingga US$86 per barel pada 2018. Sebelumnya, harga minyak dunia melandai sejak akhir 2014 sampai 2017 hingga sempat tembus di bawah US$30 per barel.
Kenaikan harga minyak dan defisit neraca migas itu pun membuat sorotan jatuh ke subsidi solar, sebagai satu-satunya jenis BBM yang disubsidi saat ini.
Soalnya, anggaran subsidi pemerintah bisa membengkak dengan kondisi kenaikan harga minyak dunia. Alhasil, ujung-ujungnya defisit transaksi berjalan Indonesia berpotensi makin lebar.
Sampai Mei 2019, defisit transaksi berjalan Indonesia berada di level 2,6%. Persentase defisit itu lebih rendah ketimbang saat pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi yang berada di level 2,71%.
Jokowi pun menyentil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat paripurna pada 8 Juli 2019.
Dalam catatan Bisnis.com, Jokowi mengingatkan kabinetnya untuk berhati-hati terkait ekspor dan impor. Sang presiden menyoroti penurunan ekspor sebesar 8,6% dan defisit neraca perdagangan senilai US$2,14 miliar.
"Kalau didetailkan lagi, impor migas naiknya juga besar sekali. Hati-hati di migas ya Pak Menteri ESDM dan Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan itu," ujarnya.
Di sisi lain, urgensi menaikkan harga BBM subsidi dinilai makin tinggi jika melihat defisit dan penerimaan pajak.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pelebaran defisit perdagangan dan transaksi berjalan ditambah penerimaan pajak yang lebih rendah ketimbang tahun lalu membuat pemerintah melirik opsi pemangkasan subsidi energi.
"Artinya, harga BBM subsidi maupun listrik bisa jadi naik," ujarnya kepada Bisnis.com pada Jumat (12/07/2019).
Berbeda, ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai, urgensi menaikkan harga BBM subsidi belum terlalu tinggi. Pasalnya, harga minyak dunia masih bergerak di kisaran harga minyak asumsi APBN.
"Saya pikir sulit harga minyak bisa tembus di atas US$70 per barel dengan kondisi global saat ini," ujarnya.
Untuk itu, Josua pun memperkirakan pemerintah tidak akan langsung menaikkan harga BBM subsidi pada tahun ini.
"Peluang dinaikkan memang ada, tetapi selama asumsi harga minyak dunia masih di kisaran asumsi APBN, berarti tidak akan ada kenaikan harga sampai akhir tahun ini," ujarnya.
Pemerintah memberikan asumsi harga minyak di APBN 2020 berada pada kisaran US$65 per barel sampai US$75 per barel.
Sampai perdagangan Jumat (19/02/2019), harga minyak Brent menguat 0,3% menjadi US$66,72 per barel. Sejak awal 2019, harga minyak Brent sudah menguat sebesar 27,93%.
Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi
Sementara itu, Kenaikan harga BBM subsidi berarti bisa mempengaruhi mendorong tingkat inflasi.
Ketika harga minyak dunia melonjak hingga tembus sekitar US$75 per barel jelang Idulfitri pada Juni 2018, Kementerian ESDM sampai mengatur agar harga BBM nonsubsidi tidak dinaikkan pada periode tersebut.
Alasannya, inflasi kerap melonjak saat menjelang Idulfitri. Jadi, jika harga BBM nonsubsidi dinaikkan pada periode yang sama, inflasi diperkirakan bisa melonjak dua kali lipat dari biasanya. Saat itu, Inflasi tahunan Mei 2018 berada di level 3,23%. pergerakan inflasi pada Juni 2018 pun turun tipis menjadi 3,12%.
Setelah lebaran, harga BBM nonsubsidi mulai dinaikkan oleh badan usaha niaga penjual bensin dan solar. Dampaknya, inflasi Juli 2018 sedikit naik menjadi 3,18%. Kenaikan berlanjut ke Agustus menjadi 3,2%.
Sampai Juni 2019, posisi inflasi Indonesia berada di level 3,28% atau lebih rendah dibandingkan dengan Mei 2019 yang sebesar 3,32%.
Bhima menjelaskan, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada semester II/2019 atau 2020, inflasi Indonesia bisa naik ke kisaran 3,5% sampai 4%.
"Era inflasi rendah pun bisa berakhir demi mengurangi defisit di sektor migas tersebut," ujarnya.
Pemerintah memberikan asumsi inflasi pada 2020 berada di kisaran 2% - 4%. Kisaran itu masih berada di level asumsi inflasi 2019 yang sebesar 3,5%.
Bhima menceritakan, dampak pencabutan subsidi energi memang cukup besar. Ketika era SBY pada 2008, harga BBM subsidi jenis Premium naik menjadi Rp5.500 per liter dari Rp4.500 per liter. Inflasi pada 2008 pun naik menjadi 11,06% dibandingkan dengan 6,59% pada 2007.
"Jika inflasi naik, sedangkan pendapatan masyarakat tidak naik, dampaknya bisa membuat daya beli turun, khususnya masyarakat miskin. Hal ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi mangkrak di level 5%," ujarnya.
Di sisi lain, Josua menilai pemerintah harus mencari momentum yang pas jika ingin menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Memang secara konsumsi [Solar subsidi] tidak terlalu besar, tetapi kendaraan komersial yang menggunakannya masih banyak," ujarnya.
Josua menyebutkan, belum lagi dampak psikologis para pengusaha yang kerap menaikkan harga barang sebelum keputusan kenaikan harga BBM subsidi ditetapkan.
"Itu bisa menjadi kontributor cukup besar mengerek inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi," sebutnya.
Selain inflasi, pemangkasan anggaran subsidi BBM bersubsidi diharapkan bisa menjaga agar defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan tidak makin lebar. Sayangnya, memangkas subsidi BBM belum tentu memangkas defisit tersebut.
Bhima mengungkapkan, BBM itu sifatnya inelastis sehingga kenaikan harga belum tentu membuat permintaan turun.
"Jadi, pemangkasan subsidi BBM bisa menekan defisit perdagangan atau transaksi berjalan masih sangat lemah," ujarnya.
Dia menyebutkan, jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, tujuannya lebih untuk menyelamatkan APBN.
"Jika harga BBM subsidi dinaikkan, defisit transaksi berjalan tampaknya masih akan berada di level 3%," sebutnya.
Sinyal dari DPR
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI pun sudah memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.
Banggar menekankan jika proses pelaksanaan realisasi subsidi di atas batas tertinggi anggaran, pemerintah diminta tidak sungkan untuk menaikkan harga BBM dan LPG subsidi.
Anggota Banggar Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan, kebijakan itu dilakukan demi mengurangi risiko kurang bayar subsidi.
Sinyal kenaikan harga Solar subsidi makin kuat setelah anggaran subsidinya dipangkas.
Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI sepakat mengalokasikan Rp1.500 per liter untuk subsidi Solar pada 2020. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan subsidi 2019 yang senilai Rp2.000 per liter.
Dengan begitu, pemerintah memiliki dua pilihan terkait harga BBM subsidi yakni, menjaga defisit transaksi berjalan tidak makin lebar atau menjaga tingkat inflasi. Kira-kira, pilihan mana yang akan diambil Jokowi?
Penulis : Surya Rianto
Kontributor : Yodie Herdiyan, Edi Suwiknyo, David Eka Setiaabudi, Oliv Grenisia
Infografik : Ilham Mogu
