Bisnis.com, JAKARTA -- Rekomendasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memberlakukan aturan pembatasan kendaraan bernomor polisi ganjil genap selama 15 jam dinilai dapat membantu mengatasi kemacetan sementara di wilayah DKI Jakarta.
Akademisi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menuturkan lalu lintas DKI Jakarta selama pelaksanaan Asian Games 2018 lalu sangatlah lancar.
"Saya pikir saat Asian Games dapat dikatakan jalan-jalan di Ibu Kota, jalan yang dilarang [diatur ganjil genap] lebih tinggi lajunya, saya sendiri mengalami kalau ke Bandara Halim Perdanakusuma dari Kementerian Perhubungan ke sana tidak sampai 1,5 jam, dalam waktu 45 menit sudah sampai," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2019).
Menurutnya, kelancaran lalu lintas tersebut memberikan keuntungan terutama bagi para pengusaha angkutan umum seperti taksi. Bahkan, dia mengusulkan agar kebijakan ganjil genap ini diperluas penerapannya.
Adapun, kebijakan pembatasan pelat nomor ganjil genap ini dinilai tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan tersebut lanjutnya harus diiringi upaya memperbaiki transportasi umum di wilayah Jabodetabek.
"Tidak bisa tidak, ini sudah Jabodetabek tidak lagi bicara DKI Jakarta, kawasan-kawasan perumahan di Jabodetabek harus disentuh rute angkutan umum yang lebih dekat, orang jalan 500 meter sudah dapat angkutan umum," terangnya.
Dengan begitu, masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum sejak dari tempat tinggalnya dan tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Sementara itu, bebasnya pengguna sepeda motor dapat membuat jalan-jalan di Jabodetabek tetap mengalami kemacetan. Kebijakan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam hal ini Kementerian Perindustrian pun menjadi sangat penting guna mengurangi jumlah pengguna sepeda motor.
"Industri sepeda motor masih jalan seperti ini, Kemenperin masih memperhatikan aspek [kubikasi mesin] cc di atas 100 cc, itu berpengaruh juga orang membeli sepeda motor, dulu karena sepeda motor di bawah 100 cc orang juga berpikir mau membeli motor," jelasnya.
Di sisi lain, dia menilai keberadaan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru seharusnya dapat menjembatani kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, Kadishub baru tersebut merupakan alumni dari Kementerian Perhubungan.
Saat ini, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor berlaku di 9 ruas jalan protokol di wilayah DKI Jakarta. Pemberlakuannya terdiri atas dua waktu yaitu pada pukul 06.00--10.00 WIB dan 16.00 WIB--20.00 WIB.
