Bisnis.com, YOGYAKARTA – Kementerian Perhubungan melansir tiga kota yang nyaris gagal menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit dengan penyebab yang berbeda-beda.
Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, mengatakan ketiga kota itu adalah Sorong, Manado dan Makassar.
Menurutnya, data kota tersebut merupakan hasil evaluasi Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub terhadap layanan bus rapid transit (BRT) yang pada umumnya memperlihatkan banyak sarana dan prasarana angkutan massal berbasis jalan yang kini terbengkalai.
Dia menyebutkan Manado sebagai kota yang tidak lagi mengoperasikan BRT karena umur ekonomi layanan telah habis karena tidak dilakukan peremajaan oleh Pemkot Manado.
Selain itu, Kota Sorong yang sudah tidak lagi mengoperasikan BRT karena alasan tidak ada anggaran, sementara Kota Makassar masih berjalan dengan tersendat-sendat.
“Ternyata komitmen daerah itu cuma di atas kertas, padahal Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 139 itu ada kewajiban bagi pemda untuk menyediakan angkutan umum,” tegasnya dalam Lokakarya Wartawan Perhubungan di Yogyakarta, Sabtu ( 6/7/2019).
Baca Juga
Oleh karena itu, Yani menjelaskan pemerintah pusat akan memberikan stimulan kepada kota itu yang mulai dihinggapi masalah kemacetan dengan skema subsidi baru yaitu buy the service untuk angkutan perkotaan.
Skema buy the service merupakan sistem pembelian kepada pihak swasta untuk memberikan pelayanan angkutan massal berbasis jalan di suatu kota. Saat ini, Kemenhub sudah menetapkan kota percontohan yaitu Medan, Surakarta, Palembang, Surabaya, Yogyakarta dan Denpasar.
Yani juga merancang subsidi lanjutan buy the service menggunakan dana alokasi khusus agar angkutan massal berbasis jalan terus berkelanjutan. “Ini yang kami lakukan demi bangkitnya angkutan umum berbasis jalan,” tegasnya.
