Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Korporasi Bisa Jadi Subyek Pidana Pajak

Pemerintah menegaskan korporasi pelaku kejahatan perpajakan tetap bisa dijerat dengan pemidanaan korporasi.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 04 Juli 2019  |  12:22 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan korporasi pelaku kejahatan perpajakan tetap bisa dijerat dengan pemidanaan korporasi.

Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum ada mekanisme pemidanaan korporasi.

Namun demikian, proses pemidanaan korporasi tetap bisa dilakukan, apalagi jika dalam proses penyidikan lanjutan terkait tindak pidana pencucian uang, ada indikasi kuat keterlibatan korporasi dalam suatu tindak pidana.

"Saat kita menyidik perkara pajak badan akan mencari perorangan, tetapi jika lari ke TPPU itu juga akan berbicara mengenai korporasi juga,” kata Yuli kepada Bisnis, Kamis (4/7/2019).

Adapun pidana korporasi masih sebatas diterapkan oleh pidana khusus (korupsi) baik yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Dasar pemidanaan korporasi tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.13/2016.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukum atau bertanggungjawab atas perbuatan pidana jika suatu korporasi menerima keuntungan dari suatu tindak pidana, membiarkan suatu tindak pidana, atau tidak melakukan pencegahan ketika suatu tindak pidana dilakukan.

Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda. Namun jika korporasi  yang sudah diputus bersalah dan tidak membayar denda, aset-aset milik korporasi bisa disita oleh negara.

"Nah mudah-mudahan dengan TPPU, kami bisa mengungkap korporasi," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Tegar Arief
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top