Bisnis.com, JAKARTA - Perum Jasa Tita II atau PJT II menjalin kerja sama dengan Korea Water Resources Corporation atau K-Water dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air (SDA) di Indonesia. Kemitraan dengan K Water diharapkan menjadi bekal bagi PJT II dalam upaya transformasi menjadi perusahaan air bonafid.
Kemitraan antara PJT II dan K Water tertuang dalam penandatanganan nota kerja sama oleh Direktur Utama PJT II U. Saefudin Noer dengan CEO K-Water Lee Hak Soo di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6). Acara itu juga disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Saefudin menerangkan, PJT II dan K-Water sepakat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas, pertukaran keahlian dan teknologi, dan pengembangan usaha. Selain itu, keduanya juga bermufakat dalam membuat kajian kelayakan, pendanaan investasi, dan pembangunan infrastruktur.
“Kerja sama strategis ini sangat berguna bagi kedua belah pihak dan terutama untuk Jasa Tirta II dengan hasrat untuk transformasi dan pengembangan,”ujar Saefudin kepada Bisnis, Kamis (27/6).
Dia menuturkan, PJT II tengah melakukan transformasi agar bisa memberikan kontribusi lebih besar lewat pengelolaan SDA. Fokus transformasi mencakup sumber daya manusia dan budaya perusahaan, proses bisnis, inflamasi komunikasi & teknologi, pengembangan bisnis baru, dan optimalisasi aset dan regulasi.
Salah satu bentuk kerja sama yang akan dilakukan PJT II dengan K-Water antara lain implementasi smart water management dan teknologi komunikasi informasi dalam pemanfaatan SDA.
Untuk diketahui, saat ini PJT II mengelola dua wilayah sungai (WS) mencakup 74 sungai dan anak sungai dengan area seluas 12.000 kilometer persegi. PJT II juga mengelola Bendungan Juanda atau Bendungan Jatiluhur, waduk buatan dengan kapasitas paling besar di Indonesia sejak 1967.
Hingga 2017, PJT II telah mengelola 8 miliar meter kubik air baku per tahun. Sebanyak 80% dari air yang dikelola disalurkan untuk kebutuhan irigasi 300.000 hektare. PJT II juga mengalirkan air baku bagi PDAM dan industri sebanyak 1 miliar meter kubik.
Di sisi lain, PJT II berharap bisa mengelola lebih banyak WS karena saat ini hanya 7 dari 128 WS yang dikelola oleh badan usaha. Menurut Saefudin, peluang kian terbuka karena pemerintah telah membangun lebih banyak bendungan dalam empat tahun terakhir.
Aset bendungan, lanjut Saefudin membuat jumlah barang milik negara (BMN) yang bisa dimanfaatkan lebih banyak, antara lain untuk pembangkit listrik. Bentang alam di sekitar bendungan juga layak untuk dioptimalkan menjadi kawasan pariwisata seperti di Jatiluhur yang saat ini sudah dikelola PJT II.
"Kami akan sangat bersyukur apabila ada rancangan peraturan pemerintah yg memperkuat PJT II termasuk optimalisasi aset-aset negara dalam bentuk bendungan untuk dikelola PJT II termasuk untuk kami bangun dan operasikan PLTA nya," ujarnya.
Saat ini, operasional PJT II diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7/2010. Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi sebelumnya mengatakan, pemerintah berniat merevisi peraturan tersebut agar BUMN bisa mengelola lebih banyak wilayah sungai.
Menurut Yogi revisi PP No.7 Tahun 2017 dalam proses perencangan. Dia mengimbuhkan, pemerintah ingin melihat kesiapan dan rencana bisnis jangka panjang PJT II sebelum mendapat pengelolaan wilayah sungai lebih banyak.
"Ini sedang dibahas harapannya akhir 2019 bisa keluar PPnya sehingga PJT dapat mengelola lebih banyak lagi wilayah sungai," tuturnya.
