Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan besaran pagu indikatif untuk alokasi belanja kementerian/lembaga (k/l) tahun depan hanya mencapai Rp854 triliun, atau turun 0,2% dibandingkan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp855,4 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan bahwa belanja k/l para 2020 didesain untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Usulan ini masih bersifat sementara," ujarnya di sela rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Berdasarkan data yang ada, besaran penurunan belanja K/L yang diajukan tersebut, baru pertama kali terjadi sejak tiga tahun belakangan.
Tercatat, pada 2019, anggaran belanja k/l sebesar Rp855,4 triliun, naik 1% dibandingkan realisasi 2018 yang sebesar Rp846,6 triliun. Sementara realisasi anggaran pada 2018 sebesar Rp846,6 triliun tersebut naik 10,6% dibandingkan realisasi 2017 sebesar Rp765,1 triliun.
Askolani menjelaskan bahwa penurunan pada belanja K/L dilakukan karena fokus pemerintah dalam melakukan good spending atau belanja lebih efisien dan efektif pada tahun depan.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan prinsip value for money, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat untuk pembangunan Indonesia.
Pihaknya menegaskan bahwa belanja k/l pada 2020 tersebut telah memperhitungkan kebutuhan dasar until penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Selain itu, mendukung program prioritas nasional, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan seperti penurunan stunting dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Di samping itu, lanjut dia, juga memperhitungkan akselerasi infrastruktur untuk mendukung transformasi industrialisasi (pangan, energi, air, pariwisata, dll), akselerasi pengentasan kemiskinan, inovasi, dan antisipasi ketidakpastian, seperti untuk mitigasi bencana, stabilitas politik.
