Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluhkan sejumlah persoalan ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Adapun, ketiga persoalan tersebut adalah penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 0 persen, sistem keuangan syariah, dan mahalnya biaya sertifikasi.
"Pak Presiden mengundang kami dari para asosiasi yang tergabung dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh Indonesia, terutama kami di pusat, untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden dalam rangka merancang kebijakan pada periode kedua beliau," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun di Istana Negara, Selasa (18/6/2019).
Salah satu kebijakan yang dikeluhkannya adalah tarif PPh final sebesar 0,5 persen atas omzet. Meski angka tersebut sudah diturunkan dari tarif sebelumnya sebesar 1 persen, Ikhsan menilai penerapan tarif PPh atas omzet memberatkan pengusaha UMKM.
"Maka kami minta sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0 persen," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta penerapan sistem keuangan syariah kepada para pengusaha UMKM.
Baca Juga
"Kami usulkan UMKM paling cocok dengan keuangan syariah. Inilah yang kami minta upaya konsisten. Di kita ada Bank Muamalat yang paling pertama kali menerapkan sistem syariah itu paling cocok untuk UMKM," tekannya.
Poin terakhir adalah masih mahal dan berbelitnya proses sertifikasi dan hak paten. Bahkan, dia mengusulkan supaya pemerintah bisa menggratiskan hak paten dan sertifikasi-sertifikasi lainnya terhadap UMKM.
Setelah pertemuan ini, dia mengungkapkan Presiden Jokowi akan kembali mengundang asosiasi-asosiasi UMKM untuk membahasnya dengan menteri terkait.
"Setelah ini Pak Presiden minta supaya dibahas kebijakan-kebijakan ini,beberapa poin, dibahas bersama menteri-menteri dan setelah itu kami akan diundang kembali sekitar 2-3 bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan," tambahnya.
