Tjahjo : Ini Masalah Laten Penggunaan APBD

Masalah-masalah itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah, ketidaksesuaian penganggaran APBD dengan substansi program.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 18 Juni 2019  |  16:00 WIB
Tjahjo : Ini Masalah Laten Penggunaan APBD
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Bisnis/Rahmad Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 8 masalah yang muncul dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah selama ini.

Masalah-masalah itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Salah satu masalah yang kerap muncul adalah, ketidaksesuaian penganggaran APBD dengan substansi program.

Masalah kedua adalah banyaknya realisasi belanja APBD yang tidak sesuai alokasi. Ketiga, kerap terjadi kelebihan pembayaran honorarium.

"Kelebihan pembayaran honorarium apakah itu menyangkut perjalanan dinas, paket meeting, ini harus dicermati dengan baik. Ada pertanyaan yang muncul: 'kalau [rapat] diselenggarakan di kantor pemda dibanding di hotel, kenapa lebih mahal di kantor pemerintah?' Ini problem," tutur Tjahjo di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Masalah lain yang juga muncul adalah banyak terjadinya kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa oleh Pemda. Kemudian, kerap terjadi kelebihan pembayaran belanja modal menggunakan dana APBD.

Masalah selanjutnya yakni masih banyaknya penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, penyaluran belanja barang ke masyarakat juga tidak memadai.

Sorotan terakhir diberikan kepada masalah pertanggungjawaban belanja menggunakan APBD yang kurang tertib. Kemudian, Tjahjo meminta agar Pemda dan DPRD kompak terutama dalam melakukan inventarisasi aset di daerah.

"Aset daerah sedang dicermati KPK, jadi tolong diinventarisir dengan baik. Ada stadion milik pemda yang tahu-tahu jadi milik pribadi. Itu contoh kecil saja. Itu nanti dicermati," katanya.

Menteri dari PDI Perjuangan itu juga mengaku akan mengusulkan penundaan atau pemotongan Dana Transfer Umum bagi daerah-daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja dan tak menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan. Usulan itu rencananya disampaikan Tjahjo ke Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi, Dana Transfer Umum adalah anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk daerah. Dana Transfer Umum mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kemudian fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif atau memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, melayani publik untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena banyak investasi-investasi di daerah ingin segera masuk ke daerah tapi terbentur pada harga tanah yang melonjak," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbd, tjahjo kumolo

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup