Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo meminta adanya terobosan dan koordinasi untuk menyelesaikan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Jokowi memaparkan terdapat penurunan entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, dari 8 pada 2016 menjadi 6 (2017) dan 4 (2018).
Entitas yang mendapatkan WDP antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Di samping itu, entitas yang mendapatkan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada 2018.
"Ini hati-hati tahun depan agar baik yang WDP maupun yang TMP agar diperhatikan betul, agar nanti yang disclaimer TMP itu sudah nggak ada. Yang WDP syukur-syukur kalau sudah nggak ada. Dan saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk selesaikan beberapa temuan dari BPK," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi mengatakan sejumlah poin yang perlu diperhatikan agar memperoleh opini WTP antara lain belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tak berwujud.
"Saya tak akan bosan mengingatkan, supaya kita semuanya membenahi, benar-benar menjaga, benar-benar memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita pada negara dan pertanggungawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara dan uang rakyat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bersyukur bahwa pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-berturut selama 3 tahun sejak 2016 sampai 2018.
Jokowi mengatakan hal tersebut berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan.
"Dan dari hasil pemeriksaan LKPP saya lihat ada peningkatan, jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Tahun 2016 74, tahun 2017 80, tahun 2018 82. Artinya ini sudah mencapai 95% dari jumlah KL (kementerian/lembaga) yang ada," katanya.
