Bisnis.com, JAKARTA—PT Chevron Pasicif Indonesia mengakui diskusi soal keekonomian proyek ultra laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) Gendalo - Gehem bersama SKK Migas belum menemui titik temu.
Senior Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia Wahyu Budiarto mengatakan masih ada cara pandang yang berbeda antara pihaknya dan SKK Migas.
"Bahwa yang kami anggap ekonomis, belum tentu ekonomis buat negara. Jadi masih jalan [diskusi keekonomian]. [menuju] Kesepakatan dimana kedua belah pihak melihat hal yang sama, agak alot, tapi progres-nya sudah bagus," katanya, dalam acara Iftar and Learn bersama Corporate Affairs Chevron IBU, Selasa (21/5/2019).
Sejak revisi POD IDD Gendalo - Gehem disampaikan pada pertengahan tahun lalu, Wahyu mengaku bahwa pembahasan dilakukan secara intens. Dalam proposal rencana pengembangan (POD), investasi proyek strategis nasional ini senilai US$5 miliar.
Satuan Pelaksana Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan proyek ini dapat beroperasi pada kuartal I/2024 dengan estimasi produksi gas bumi hingga 844 MMscfd dan minyak 27.000 BOPD.
Sebelumnya, SKK Migas mengklaim dapat menyelesaikan pembahasan proposal pengembangan (POD) Proyek Laut Dalam Indonesia (IDD) tahap II pada Juni mendatang.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan saat ini sudah berada dalam tahap finalisasi. Menurutnya, soal biaya pengembangan, kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan.
"Tinggal masalah split, sekarang masih nego dengan mereka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat sepakat dengan mereka," katanya, Rabu (8/5/2019).
SKK Migas memahami lamanya pembahasan terkait dengan kalkulasi potensi risiko finansial yang ditanggung operator. Selain itu, risiko yang ada juga melingkupi waktu tenggat untuk menyelesaikan proyek ini.
"Ketika [proyek ini] mundur, biaya jadi naik, menyebabkan perhitungan berbeda. Intinya tinggal split saja, diharapkan semester I/2019 sudah selesai," tambahnya.
Pemerintah sendiri menginginkan proyek strategis nasional ini dapat beroperasi sekitar 1 tahun lebih awal dari target yang ditetapkan. Pengembangan Proyek Laut Dalam tahap II ini masih menggunakan cost recovery, sebelum nanti pada 2027 berubah menjadi skema bagi hasil kotor atau Gross Split.
Kendati demikian, kekhawatiran Chevron dapat dimengerti. Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan Chevron melihat adanya risiko keterlambatan penyelesaian proyek antara 1 - 1,5 tahun dengan melihat pengalaman pengerjaan proyek IDD tahap I.
"Opsi disresi itu ya minta tambahan insentif agar NPV dan IRR mereka tidak banyak berubah. Bentuknya ya bisa macam-macam tergantung perhitungan keekonomian, sementara buat kami yang penting pendapatan negara minimal tetap," katanya.
Dalam hitungan SKK Migas, lanjut Fatar, dengan jadwal penyelesaian proyek yang tidak terlambat, maka semua parameter keekonomian sudah disepakati.
