Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RI Akan Serius Perangi Kejahatan Perikanan Terorganisir Dunia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen teguh untuk memerangi kejahatan perikanan terorganisasi internasional.
Ilustrasi - Warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4)./Antara-Izaac Mulyawan
Ilustrasi - Warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4)./Antara-Izaac Mulyawan

Bisnis.com, LONDON - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen teguh untuk memerangi kejahatan perikanan terorganisasi internasional karena tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keamanan dan perekonomian negara.

Demikian pandangan yang disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Duta Besar Darmansjah Djumala selaku pembicara pada MIKTA Experiences Addressing Fisheries Crimes and Wildlife Trafficking, di sela-sela pertemuan Sesi ke-28 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Markas PBB Wina, Austria, Senin (20/5/2019).

Menurut keterangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Wina, pada kesempatan itu, Djumala menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memerangi kejahatan perikanan.

Studi FAO menunjukkan bahwa sekitar 93% stok ikan dunia tereksploitasi. Dengan ditekannya kejahatan pencurian perikanan maka tingkat ekploitasi ikan di Indonesia menurun, sehingga stok ikan nasional meningkat dan mendorong ekpor lebih banyak. 

"Hal ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi nasional menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.

Dia melanjutkan, kejahatan perikanan berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lain, seperti pencucian uang, suap, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.

"Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentu tidak dapat dilakukan satu negara saja dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama internasional," ujarnya.

Selain Djumala, pada kesempatan itu juga menghadirkan para duta besar negara-negara MIKTA di Wina, yaitu Hermann Aschentrupp (Meksiko), Dong-ik Shin (Korea Selatan), Ahmet Muhtar Gun (Turki), dan Brendon Charles Hammer (Australia), sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman terkait upaya memerangi kejahatan perikanan di masing-masing negara.

Kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus dari UNODC yang menghadirkan Jenna Dawson-Faber (Sustainable Livelihoods Unit UNODC) sebagai moderator pertemuan.

MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) merupakan kelompok kemitraan yang digagas pada 2013 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama dalam memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global. Keketuaan MIKTA pada 2019 dipegang Meksiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper