Bisnis.com, JAKARTA - Operator bandara nasional PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) secara eksplisit menyatakan kesediaan untuk mendukung arahan pemerintah untuk memberikan insentif kepada maskapai.
Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan mengatakan akan berusaha memberikan layanan yang efisien dan efektif dengan mengatur pola operasi pesawat. Terutama pada bandara yang padat seperti di Makassar, Denpasar, dan Surabaya.
"Secara prinsip kami siap mendukung untuk layanan penerbangan yang semakin terjangkau bagi masyarakat. Baik itu dari segi layanan kepada maskapai maupun publik pengguna bandara," kata Handy, Kamis (16/5/2019).
Dia menabahkan, proses transfer dan transit yang efisien pada bandara juga dapat mengurangi biaya operasional maskapai. Pemberian insentif tidak hanya dalam bentuk pengurangan biaya kebandarudaraan, tetapi bisa didukung melalui pola pergerakan atau mobilisasi alat-alat kerja agar efisien.
Pihaknya berpendapat biaya kebandarudaraan hanya berkontribusi sekitar 1,5% dari total biaya operasional pesawat. Hal ini, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi biaya avtur yang dapat mencapai capai 45% dan biaya leasing sekitar 35%--40%.
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengaku telah memberikan insentif kepada maskapai dalam bentuk pengurangan hingga pembebasan biaya kepada maskapai. Namun, insentif tersebut diberikan khusus penerbangan tambahan selama masa Angkutan Lebaran.
"Sangat mungkin ada penurunan [tarif] karena ada arahan regulator untuk mempertimbangkan itu. Namun, nanti kita bisa lihat yang mana," kata Awaluddin.
Sama seperti AP I, dia juga berpendapat biaya kebandarudaraan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap total biaya operasional maskapai. Sebagian besar biaya maskapai justru bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan pemberian insentif tidak akan berdampak terhadap kinerja keuangan maskapai. Alasannya, sebagian tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan regulasi pemerintah.
"Selain itu, kami juga memiliki pendapat nonaeronautika, jadi tidak hanya bergantung pada pendapatan aeronautika," ujarnya.
