Picu Masalah Baru
Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan upaya pemindahan ibu kota justru akan menimbulkan masalah baru.
Rencana tersebut bisa menimbulkan inflasi, karena arus urbanisasi ke tempat baru bakal menaikkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, potensi ketimpangan yang makin melebar di ibu kota baru, karena pendatang lebih mampu secara ekonomi, dibandingkan dengan penduduk lokal.
Pemindahan ibu kota juga tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan karena jumlah kendaraan dinas yang berkurang tidak signifikan dibandingkan dengan kendaraan pribadi dari swasta, dan rumah tangga.
Selain itu, rencana pemindahan ibu kota juga bisa semakin membebani APBN, meski pemerintah menyatakan akan melibatkan swasta dalam pelaksanaannya.
“Swasta mungkin tertarik mendanai pembangunan properti untuk ASN [aparatur sipil negara] tetapi untuk biaya bangun gedung kementerian karena sifatnya bukan komersial, maka akan sulit dicari pendanaan swasta,” ujar Bhima.
Merujuk pada laporan World Bank berjudul Infrastructure Financing Sector Assessment Program (InfraSAP), Bhima mengatakan bahwa porsi investasi swasta dalam pembangunan masih belum terlalu besar yaitu hanya sekitar 7%.
Gambaran tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan partisipasi swasta, khususnya merangsang minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru.
