Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai lembaga pendidikan vokasi di dalam negeri, khusunya politeknik, masih sedikit. Kementerian menilai peningkatan jumlah lembaga dan kualitas pendidikan vokasi dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) terampil dan siap kerja.
Tenaga Ahli Kemenperin Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri Mujiyono mengatakan pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan kualitas SDM. Namun demikian, lanjutnya, jumlah lembaga pendidikan vokasi baru mencapai 6% atau sekitar 271 politeknik di dalam negeri.
“Sedangkan, di Cina porsi mahasiswa vokasinya sudah 59%, kemudian India (36%), Swiss (67%), Jerman (48%), Austria (76%), Belgia (55%), dan Belanda (68%),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2019).
Mujiyono menambahkan pihaknya memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor manufaktur melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI). Menurutnya, pertumbuhan perekonomian nasional dapat terakselerasi jika para pemangku kepentingan dapat mengelola bonus demografi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah tenaga ahli di Tanah Air.
Mujiyono menyampaikan contoh pengelolaan bonus demografi yang baik dapat ditemukan di Jepang dan Cina. Kala bonus demografi terjadi, Jepang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina melesat hingaa 9%.
Maka dari itu, sambungnya, pihaknya fokus terhadap upaya pengembangan kualitas SDM yang menjadi agenda pembangunan nasional. Pasalnha, ujarnya, jika bonus demografi yang akan dirasakan puncaknya pada 2030 nanti tidak terkelola dengan baik, akan timbul masalah sosial.
Kemenperin menghitung jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,2 juta orang. Secara rata-rata, sektor industri dapat menyerap sekitar 600 ribu orang per tahun.
Adapun, tutur Mujiyono, generasi muda di Eropa lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. “Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi,” ujarnya.
Mujiyono menghitung harus ada lebih dari 2.259 politeknik di dalam negeri jika ingin menyamai pertumbuhan sektor manufaktur di Cina. Jika per tahun hanya akan ada 10 politeknik, lanjutnya, butuh lebih dari 200 tahun untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Sementara itu, Bank Dunia mengkalkulasikan Indonesia membutuhkan waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca dan 75 tahun untuk ilmu pengetahuan.
“Jadi, program prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kemenperin berperan menyiapkan dan menghasilkan SDM industri yang kompeten,” tuturnya.
Adapun enam langkah strategis yang dijalankan oleh Kemenperin, yakni pengembangan pendidikan vokasi menuju dual system yang diadopsi dari Jerman. Konsep pendidikan ini diwajibkan di seluruh unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin, yang terdiri dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. “Jadi, semua lulusan kita terserap kerja,” ucapnya.
Langkah selanjutnya, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ini guna mendorong investasi masuk ke kawasan industri dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Upaya ketiga adalah membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. “Kami wajibkan industri membina 5 SMK,” imbuhnya.
Lagkah yang keempat, Kemenperin melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program ini juga diikuti para penyandang disabilitas. Tahun ini ditargetkan jumlah peserta yang mengikuti 72 ribu orang dan tahun 2019 mencapai 100 ribu orang.
“Yang kelima, kami memberikan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Semua sekolah vokasi kami sudah dipayungi dengan SKKNI. Keenam, dalam pengembangan SDM menuju industri 4.0. Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta,” sebutnya.
Terkait akselerasi program pendidikan vokasi, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri.
“Presiden ingin pembangunan politeknik yang masif, karena dalam RPJMN untuk 2020-2024, SDM menjadi kunci dari pembanguan. Ini yang akan kita bangun di setiap stratanya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
