Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi pasokan atau supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.
“Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan juga mendorong pemerataan,” ujar Darmin melalui keterangan resmi, Kamis (9/5/2019).
Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan.
“Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun,” tuturnya.
Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.
“Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama. Namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tegasnya.
Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat.
“Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan,” terangnya.
Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
