Waspadai Perilaku Persaingan Usaha di Bisnis Ojol

Regulator persaingan usaha diminta untuk mewaspadai gejala perilaku persaingan usaha tidak sehat di bisnis Ojek Online (Ojol).
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com 09 Mei 2019  |  09:55 WIB
Waspadai Perilaku Persaingan Usaha di Bisnis Ojol
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator persaingan usaha diminta untuk mewaspadai gejala perilaku persaingan usaha tidak sehat di bisnis Ojek Online (Ojol).

Hal itu seiring diberlakukannya secara penuh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

“Walau tarif sudah ada aturannya, tapi ada gejala di lapangan aplikator perang diskon, perang harga, dan promosi. Nah disini harus berperan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” jelas Pengamat dari Masyarakat Transporasi Indonesia Djoko Setijowarno, Jakarta, Rabu (8/5)..

“Perhubungan cuma bisa menentukan. Kalau soal pengawasan atau ada masalah di implementasi tarif yang menjurus ke persaingan usaha tak sehat ada di KPPU,"katanya.

Sebelumnya, Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menyatakan kenaikan tarif  ojol berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 ternyata mayoritas ditolak konsumen (75%).

Kenaikan tarif ojol yang signifikan paling besar ditolak oleh masyarakat Jabodetabek.

Berdasarkan hasil riset yang melibatkan 3.000 pengguna ojol, 67% masyarakat menolak dalam zona I (non-Jabo, Bali dan Sumatera), 82% masyarakat menolak dalam zona II (Jabodetabek), dan 66% masyarakat menolak di zona III (wilayah sisanya).

Penolakan terjadi karena 72% pengguna ojek online berpendapatan menengah ke bawah, terutama yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Rata-rata kesediaan konsumen untuk mengalokasikan pengeluaran tambahan hanya sebesar Rp 5.200 per hari untuk warga Jabodetabek dan Rp 4.900 per hari untuk non-Jabodetabek. Di sisi lain, kenaikan tarif bisa mencapai Rp 6.000 hingga Rp 15.000 per hari.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ojek Online

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top