Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan kenaikan santunan dalam rancangan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2013 tentang Jaminan Kematian (JKM) tidak akan memberatkan anggaran badan publik ini.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengesahan revisi aturan manfaat bagi peserta ini.
"PP ini perlu perlu dipercepat, saat ini sudah hampir final. Kami selalu menunggu [ditetapkan pemerintah], tapi alangkah baiknya kalau sesegera mungkin bisa diimplementasikan dan disahkan," kata Agus di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (6/5/2019).
Dalam draf hasil revisi ini, kata Agus, sejumlah manfaat akan dinaikan. Manfaat yang ditambah ini seperti besaran bagi pekerja yang meninggal dari Rp24 juta menjadi Rp42 juta.
Selain itu badan akan menyiapkan manfaat beasiswa.
"Anaknya diberikan beasiswa Rp12 juta hanya sekali, satu orang anak. Nah di dalam PP yang baru ini, yang kita berikan dua orang anak. Kita berikan beasiswa hingga lulus perguruan tinggi. Peningkatan manfaat ini artinya negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan," papar Agus.
Selain mendorong PP peningkatan manfaat diterbitkan pemerintah, Agus menambahkan saat ini pihaknya telah bekerjasama dengan 1.000 lebih merchan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan peserta.
