Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusannya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Jawa.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan para petinggi lembaga negara yang menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Para petinggi yang hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan lainnya.
Menurutnya, pemerintah telah membahas rencana pemindahan ibu kota ini sejak 3 tahun lalu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membuat kajian yang lebih detil dari sisi ekonomi, sosial politik dan lingkungan sejak 1,5 tahun lalu.
"Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.
Jokowi kembali memaparkan Pulau Jawa dihuni oleh 57% penduduk Indonesia sedangkan pulau lain seperti Sumatra dihuni 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua serta Maluku 2%—3%.
"Oleh sebab itu, kami nanti akan tindaklanjuti konsultasi dengan lembaga-lembaga negara terkait dengan ini, baik dari sisi hukum dan politis," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan pemerintah telah menyiapkan tiga daerah alternatif sebagai lokasi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta.
Tiga daerah itu masing-masing telah menyediakan 80.000 hektare, 120.000 hektare, dan 300.000 hektare.
Jokowi menyatakan dirinya telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa pemindahan ibukota ini jangan sampai membebani APBN. Dengan demikian, pemerintah akan mencari skema pembiayaan khusus untuk memindahkan ibu kota tanpa harus membebani APBN.
