Pemerintah Kaji Peluang Konversi LPG ke Kompor Listrik

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan konversi dari liquefied petroleum gas (lpg) ke listrik melalui kompor induksi untuk menurunkan impor bahan bakar.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 06 Mei 2019  |  15:52 WIB
Pemerintah Kaji Peluang Konversi LPG ke Kompor Listrik
Warga membeli tabung elpiji 3 kilogram di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (15/3). - Antara/Basri Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan konversi dari liquefied petroleum gas (lpg) ke listrik melalui kompor induksi untuk menurunkan impor bahan bakar. 

Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN Syamsul Huda mengatakan saat ini rencana kebijakan tersebut masih dibahas dan belum ditarget pelaksanaannya. Hal itu lantaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melihat masih adanya beberapa kendala. Kendala tersebut terutama kerena yakni kompor induksi membutuhkan daya listrik lebih besar. 

Kendala lainnnya yakni pemberlakukan tarif listrik sebab masyarakat terbagi atas pelanggan PLN dengan subsidi dan tanpa subsidi. Pelanggan PLN dengan subsudi sebagain besar mengonsumsi listrik dengan daya yang masih kecil. Pemberlakukan kompor induksi akan menyulitkan masyarakat yang merupakan pelanggan listrik bersubsidi tersebut. 

Menurutnya, walaupun menemui beberapa kendala, kompor induksi nanti akan menjadi alat masa depan masyarakat Indonesia. Sebab, selain ramah lingkungan, kompor induksi juga dinilai lebih aman dan lebih murah. 

Hal ini juga berkaitan dengan penurunan impor lpg yang diharapkan berkurang karena pemakaian kompor induksi. Apalagi, konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Pada kegiatan yang sama, misalnya memasak, masyarakat masih cenderung memanfaatkan energi ain berupa gas dari pada listrik. 

Padahal menurutnya, konsumsi lisrik per kapita erat kaitannya dengan pertumbuhan industri dan produktivitas mayarakat akan penggunaan listrik. 

"Ini kita perlu carikan jalan keluar, jadi tidak langsung hari ini keputusannya, masih cari jalan keluar yang terbaik, jadi belum bisa diekspos banyak, tapi intinya masyarakat ada alternatif yang lebih menguntungkan," katanya, Senin (6/6/2019). 

Menurutnya, lantaran hal tersebut, saat ini pemerintah lebih mendorong agar kompor induksi lebih dikenal ketimbang mulai digunakan secara wajib. Saat ini masing-masing unit PLN telah mengenalkan kompor induksi dengan pemakaian dimulai dari masing-masing karyawan. 

"Kalau internal PLN sudah ada yang mulai menggunakan, 100% pegawai jadi PLN sudah tidak asing lagi, tapi kalau datanya belum ada, kita masih kenalkan saja," katanya. 

Syamsul menjelaskan selain melalui kompor induksi, pemerintah juga mendorong masarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. PLN bahkan mengeluarkan program diskon tambah daya bagi pelanggan yang memiliki kompor induksi maupun pelanggan listrik. 

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, PLN Induk Unit Distribusi Jakarta Raya mencatat jumlah pelanggan yang mengikuti program diskon penambahan daya yang diluncurkan pada awal Maret 2019 hingga pertengahan April 2019 adalah sebanyak 12.084 pelanggan. Dari jumlah tersebut, pendaftar yang melakukan penambahan daya karena memiliki motor listrik atau kompor induksi adalah sebanyak 74 pelanggan.

Menurutnya, dorongan penggunaan kompor induksi maupun kendaraan listrik lebih karena alasan efisiensi ketimbang mendorong penyerapan produksi listrik yang kapasitasnya mulai meningkat. Seperti diketahui, PLN sedang gencar merealisasi megaproyek 35.000 MW. Pada 2021, pembangkit-pembangkit tersebut akan mulai berproduksi. 

"Penggunaan kompor induksi tidak terkait pasokan masuk [pembangkit baru], bukan karena over kapasitas, kita mendorong ke situ [kompor induksi dan kendaraan listrik]karena lebih efsisiensi," katanya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
listrik, lpg

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup