Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku setuju dengan pembentukan badan tunggal penjagaan laut dan pantai atau sea and coast guard sesuai dengan UU Pelayaran.
Budi tidak bersedia menjelaskan mengapa pembentukan badan ini terkatung-katung, padahal menurut UU No 17/2008 tentang Pelayaran harus dilakukan pada 2011. Dia tidak keberatan jika seluruh lembaga keamanan laut yang ada, termasuk Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kemenhub, dilebur menjadi satu badan.
"Saya merelakan KPLP dilebur menjadi satu badan tunggal," ujar Budi seusai kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Berintegritas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Namun soal peleburan itu, dia menyerahkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyoroti keberadaan badan penjagaan laut yang bermacam-macam sehingga kewenangan penegakan hukum tumpang-tindih.
Dalam catatannya, setidaknya ada lima lembaga yang saat ini menegakkan hukum di laut, mencakup Badan Keamanan Laut, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta Kepolisian Air dan Udara.
Agus menyampaikan perlunya perampingan atau rightsizing kelembagaan.
"Di negara maju, hanya ada coast guard dan navy. Navy untuk urusan ke luar, coast guard untuk urusan ke dalam. Sementara kita, yang [menangani] urusan ke dalam itu masih banyak sekali," katanya dalam kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Berintegritas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
