Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia menyelenggarakan diskusi panel guna mengupas tuntas permasalahan mengenai otoritas pengelola transportasi Jabodetabek. Salah satu usulan yang menarik, yakni pengelolaan transportasi oleh sebuah BUMN baru.
Para narasumber diharapkan dapat menyampaikan materi yang dapat memberikan pemahaman kepada publik tentang opsi yang paling relevan yaitu pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek di bawah Presiden langsung. Diskusi panel dilaksanakan di Ruang Candi Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/5/2019).
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono akan bertindak sebagai pembicara utama dengan menyampaikan materi mengenai permasalahan transportasi di Jabodetabek, latar belakang pendirian BPTJ, langkah-langkah kongkret yang telah dilakukan BPTJ selama ini, serta permasalahan-permasalahan yang dihadap dalam melaksnakan tugas dan fungsinya serta gambaran yang lebih ideal guna mewujudkan percepatan pembenahan transportasi Jabodetabek.
Melalui rapat terbatas (ratas) presiden memerintahkan perlunya penanganan transportasi di Jabodetabek ditinjau kembali. Hal-hal yang melandasi karena proses pembenahan transportasi di Jabodetabek saat ini dinilai terlalu lamban dan seringkali terkondisi pada situasi klaim kewenangan yang menyebabkan keputusan menjadi rumit dan lama.
Ratas untuk kedua kalinya diselenggarakan pada 19/3/2019. Meskipun demikian, ratas ini belum juga dapat memutuskan langkah kongkret menyangkut kelembagaan dan kewenangan baru untuk pengelolaan transportasi Jabodetabek yang lebih baik.
Wacana yang beredar sebagaimana muncul dalam berbagai pemberitaan di media mengerucut pada 2 hal yaitu, pertama, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang mengatur pembenahan dan pengelolaan transportasi dalam lingkup Jabodetabek.
Kedua perlunya entitas baru yang memiliki kewenangan yang lebih kuat (daripada BPTJ sekarang) sebagai lembaga yang melakukan pembenahan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek agar lebih baik.
Dilatarbelakangi hal tersebut, Bisnis Indonesia menyelenggarakan diskusi panel dengan narasumber sebagai berikut.
Panelis I
Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Darmawan Prasodjo. Dia akan mengupas mengenai bentuk entitas/kelembagaan yang efektif menunjang percepatan pembenahan pengelolaan transportasi Jabodetabek.
Panelis II
Pengamat/Ahli Hukum Tata Negara, Ahmad Redi, yang akan mengupas dari Tinjauan Aspek Hukum (ketatanegaraan) guna Mendukung Pembentukan Kelembagaan/Entitas Baru Pengelola Transportasi Jabodetabek yang lebih efektif.
Panelis III
Kadin/Investor di Bidang Infrastruktur yang diwakili oleh CEO Toll Road Business Group Astra, Kris Adi Sudiyono membahas mengenai Peluang Swasta Untuk Berinvestasi dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
Panelis IV
Wakil Ketua Pengurus Harian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo yang meninjau dari sisi Pembenahan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek Yang Efektif dari Sudut Pandang Konsumen.
