Pemerintah Siapkan Rencana Lima Tahunan untuk Sawit

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah meramu rencana jangka menengah 2020-2024 dengan kelapa sawit rakyat sebagai proyek utama.
Pemerintah Siapkan Rencana Lima Tahunan untuk Sawit Pandu Gumilar | 29 April 2019 09:12 WIB
Pemerintah Siapkan Rencana Lima Tahunan untuk Sawit
Pekerja memeriksa pipa gas metan di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biogas berkapasitas 700 kilowatt di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Terantam, Kabupaten Kampar, Riau (4/3/2019). - ANTARA/FB Anggoro

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah meramu rencana jangka menengah 2020-2024 dengan kelapa sawit rakyat sebagai proyek utama.

Kasubdit Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Anwar Sunari menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk lima tahun mendatang tengah di ramu. Adapun poin utama dalam pembangunan yakni memperbaiki kinerja kelapa sawit rakyat sebagai tulang punggung ekonomi.

"Poin utama adalah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sawit rakyat untuk bahan bakar nabati. Kalau perusahaan multinasional dan kebun plasma sudah oke tinggal berikan dorongan kemudahan iklim investasi," katanya kepada Bisnis pada Jum'at (26/4/2019) dalam diskusi International Labour on Palm Oil Conference. 

Anwar melanjutkan pemerintah perlu merencanakan untuk perkebunan sawit rakyat (PSR) karena harus ada komitmen bersama antara Kementerian dan Lembaga terkait.

Apalagi kondisi PSR didominasi oleh sawit berumur tua yakni 30 tahun ke atas dengan rerata produktivitas rendah 2,5 ton minyak sawit/tahun dan buah 10 ton/tahun.

Menurutnya, dalam rancangan tersebut PSR akan diutamakan untuk menyuplai kebutuhan energi berupa biofuel dan greenfuel. Jadi, revitalisasi PSR menjadi fokus utama dengan peremajaan dan sebagainya.

Poin lain untuk mengembangkan sawit nasional ialah mendorong hilirisasi berupa sumber energi baru terbarukan. Menurutnya ini akan menjadi poin penting dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.

"Jangka pendek kita masih perlu devisa dengan mengekspor minyak sawit. Tapi jangka menegah dan panjang perlu skema lain. Perlu diversifikasi pasar dalam negeri berupa bahan bakar nabati" katanya. Anwar melanjutkan diversifikasi perlu didorong untuk meningkatkan serapan dalam negeri berupa B100 dan jenis bioenergi lainnya.

Dengan begitu, devisa yang selama ini untuk mengimpor bahan bakar fosil ikut terpangkas. Di sisi lain, volume ekspor minyak sawit pun akan menurun. Kendati demikian Anwar mengatakan tidak masalah pasalnya minyak sawit kerap menerima hambatan. Salah satunya dari Uni Eropa.

"Kedepan hilirisasi meenjadi satu target utama. Kalau tidak ada kelapa sawit neraca perdagangankita sudah ambruk. Namun untuk mengupayakan harus didukung dengan produktivitas PSR agar harga bersaing dengan fosil fuel. Teknologi pun sudah dikembangkan," katanya. 

Adapun kedaulatan energi, lanjutnya, menjadi penting dan strategis. Jadi Indonesia memiliki ketahanan energi. Selain itu juga ada vokasi dan promosi untuk kelapa sawit karena kerap mendapatkan sentimen negatif.

Akan tetapi, Anwar belum bisa mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kelapa sawit 2020-2024. Anwar hanya mengatakan akan ada peningkatan secara signifikan yang melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga terkait untuk perbaikan dan pengembangan hulu serta hilirnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perkebunan, kelapa sawit

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top