Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka ruang untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan setelah mendengar masukan dari para pimpinan serikat pekerja.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revisi PP Pengupahan itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di satu sisi, dan di sisi lain tidak menganggu kelangsungan dunia usaha.
Para pimpinan Serikat Pekerja yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nuwa Wea, Presiden KSPSI Mudhofir, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslim Indonesia Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Muchtar Guntur.
Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
“Kita sepakat merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015, kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang,” kata Presiden Jokowi bersama pimpinan Serikat Pekerja usai melakukan pertemuan.
Presiden menegaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 harus memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan.
Selain itu, pertemuan Presiden dengan perwakilan serikat pekerja juga membahas mengenai rencana peringatan Hari Buruh yang jatuh pada Rabu 1 Mei.
Jokowi mengatakan pemerintah dan organisasi buruh sepakat peringatan hari buruh akan dilakukan dengan cara-cara kegiatan-kegiatan yang baik.
"Yang memberikan ketenangan dan damai sehingga kita harapkan rakyat juga ikut merasakan kegembiraan dalam merayakan hari buruh minggu depan," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Sementara itu, Andi Gani menyatakan May Day tetap akan dirayakan dengan cara-cara damai. Pertemuan antara Jokowi dan pimpinan organisasi serikat buruh dimulai pukul 10.30 WIB dan berlangsung selama 30 menit.
