Bisnis.com, JAKARTA – Proses penyelesaian utang multi years bond (MYB) TubanPetro kepada pemerintah terus bergerak maju. Perusahaan telah mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata memastikan proposal Tuban Petro itu sudah sampai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Proposal tersebut juga telah di-review oleh BPKP.
“Saat ini sudah dilakukan pembahasan bersama antar Kementerian untuk ditindaklanjuti," kata Isa, Senin (15/4/2019).
Proses tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pasal 33 ayat (3).
Menurutnya, pembahasan opsi konversi juga sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tuban Petro yang mengamanatkan agar dilakukan kajian penyelesaian utang MYB senilai Rp 3,2 triliun di Tuban Petro.
Isa menegaskan, pengembangan Industri petrokimia yang merupakan industri hulu memegang peranan penting, karena dapat memacu tumbuhnya industri lain.
Selain itu, pengembangan industri petrokimia nasional diharapkan mampu mengurangi ketergantungan atas impor, mengingat lebih dari 50% kebutuhan petrokimia nasional masih dipenuhi dari impor.
Menurut Isa, pengembangan TubanPetro dengan melibatkan mitra strategis akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memiliki dan mengembangkan industri petrokimia nasional. Ini merupakan industri strategis sebagai infrastruktur bagi penyediaan bahan baku untuk industriindustri lain yang menjadi turunannya.
“Dengan pengembangan industri petrokimia nasional, dapat menghemat devisa secara signifikan,” katanya Isa dalam rilis.
Adapun Kementerian Perindustrian (Kemperin) optimistis pengembangan bisnis Tuban Petro akan berkontribusi bagi industri nasional, salah satunya pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri lebih terjamin.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemperin Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, jika ingin membesarkan kemampuan dari sisi petrokimia, maka persoalan di Tuban Petro memang harus diselesaikan.
Karena itu, rencana pemerintah yang akan menyelesaikan utang MYB Tuban Petro Rp3,2 triliun antara lain melalui alternatif konversi dinilai sudah tepat. Apalagi Tuban Petro dapat digunakan sebagai basis pengembangan industri petrokimia nasional.
“Industri akan mendapatkan manfaat dari pengembangan Tuban Petro Group. Industri dalam negeri akan lebih kuat karena mendapat pasokan bahan baku lebih stabil yang selama ini masih bergantung pada impor. Karena itu, langkah pengembangan Tuban Petro, harus didukung oleh semua pihak,” ujarnya.
Sigit menambahkan, kapasitas produksi di anak usaha Tuban Petro, khususnya TPPI yang selama ini hanya difungsikan pengolah BBM, bisa ditingkatkan lebih lagi. TPPI dapat difungsikan memproduksi Benzene, Toluene and Xylene (BTX), sebagai bahan baku industri kimia dasar, industri tekstil, industri kemasan, dan lain-lain.
Tuban Petro memiliki utang kepada Menteri Keuangan dalam bentuk multiyears bond sebagai rangkaian restrukturisasi PT Tirtamas Group. Sampai 2011, Tuban Petro masih dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar MYB.
Akan tetapi, per September 2012 Tuban Petro gagal membayar kewajiban pembayaran MYB, sehingga dinyatakan default. Sejak dinyatakan default, Tuban Petro masih belum mampu memenuhi kewajibannya.
