Soal Diskriminasi Sawit, Luhut : RI & Malaysia Layangkan Surat ke Uni Eropa

Pemerintah Indonesia dan Malaysia melayangkan surat keberatan bersama kepada Uni Eropa terkait wacana pelarangan pemanfaatan minyak sawit untuk biofuel.
Juli Etha Ramaida Manalu | 08 April 2019 13:04 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaita. JIBI/Bisnis - Wisnu Wage

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Malaysia melayangkan surat keberatan bersama kepada Uni Eropa terkait wacana pelarangan pemanfaatan minyak sawit untuk biofuel.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan menyebutkan surat tersebut disampaikan kemarin malam.

"Presiden sudah menandatangani surat bersama antara Presiden Joko Widodo dan Prime Minister [Malaysia] Mahathir [Muhammad] tentang keberatan kita mengenai rencana dari Uni Eropa mem-ban sawit dunia," kata Luhut dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Senin (8/4/2019).

Menurut Luhut, dari sisi Indonesia, keberatan ini salah satunya lantaran keberlangsungan perkebunan dan industri sawit menyangkut nasib sekitar 20 juta petani Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain menyangkut kehidupan sekitar 20 juta orang, menurut Luhut, pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan sejumlah aturan dan tidak abai terhadap masalah lingkungan.

Terkait hal ini, dia juga meminta agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang lingkungan bisa melihat persoalan sawit dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sembari memajukan perkebunan dan industri sawit.

"Saya harap juga LSM-LSM Indonesia itu dapat merasa terpanggil karena ini menyangkut 20 juta petani. Masalah lingkungan saya berkali-kali mengatakan kita itu tidak akan membuat policy yang akan merusak generasi kita yang akan datang, itu sebabnya kita kencang benar masalah Citarum, lihat lah Citarum itu progresnya begitu baik," ujarnya.

Kalaupun, kata Luhut, saat ini masih ditemui beberapa praktik yang tidak sesuai, hal tersebut merupakan pelanggaran dari ketetapan atau aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan perketatan melalui One Map Policy.

Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan efisiensi sawit dalam menghasilkan minyak nabati bila dibandingkan dengan komoditas lain yang dimiliki negara-negara Uni Eropa. Dia mencontohkan tanaman kedelai (soybean) yang membutuhkan 10 hektare (ha) lahan guna menghasilkan 1 ton minyak nabati. Tanaman tersebut membutuhkan lahan yang jauh lebih luas dibandingkan sawit yang bisa menghasilkan minyak nabati dengan jumlah sama dari 1 ha lahan saja.

Seperti diketahui, produksi CPO Indonesia saat ini mencapai 1-2 ton per ha untuk kebun rakyat. Adapun rata-rata produksi mencapai 3 ton per ha yang bisa digenjot menjadi 5-6 ton CPO per ha atau lebih.

Untuk mencapai hal ini, lanjutnya, telah dilakukan program replanting yang dalam 5-10 tahun ke depan diharapkan bisa menunjukkan hasil berupa peningkatan produksi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
cpo, kelapa sawit

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top